Majlis Pertimbangan PPP Kemungkinan akan Memberhentikan Suharso Monoarfa

oleh
Rapin PPP di gelar mendadak

Jakarta, Compas kota news. com — Anggota Majelis Pertimbangan PPP Usman M Tokan mengungkap pihaknya akan mengambil langkah final jika Ketua Umum Suharso Monoarfa tak merespons surat permintaan pengunduran diri yang telah dilayangkan.
Pasalnya, surat itu disebut telah dua kali dikirimkan namun tak kunjung mendapatkan respons Suharso. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menyelamatkan internal partai.

“Sekarang ini surat kedua sudah dilayangkan. Kalau surat ini tidak dilayangkan maka mungkin pimpinan majelis mengambil langkah-langkah yang boleh dikatakan langkah-langkah yang dianggap final gitu,” ungkap Usman saat dihubungi, Senin (29/8).

Usulan pergantian ketum PPP

Salah satu bentuk konkret yang mungkin akan diambil adalah pemberhentian langsung Suharso. Meski demikian, ia menekankan saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“Masih terus dikaji, kan hanya konsepnya dalam rangka kemaslahatan umat aja kan. Kita melihat ke depan seperti apa dan kita para majelis juga sedang membahas itu, manfaat dan mudaratnya,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa saat surat permintaan pengunduran diri dilayangkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu justru menemui kiai-kiai di berbagai daerah.

“Sementara para kiai itu kan sudah punya komitmen. Sudah melakukan diskusi bersama, jadi kan nggak bisa sendiri-sendiri kan gitu ya. Sehingga para kiai rata-rata tidak mau mencabut surat itu,” kata Usman.

Jajaran pengurus PPP

Menurutnya, gejolak dalam internal PPP telah berlangsung tiga bulan lamanya. Awal mula kejadian ini disebabkan surat keputusan (SK) pengurus di tingkat daerah dan cabang tak sesuai dengan hasil musyawarah.

“Kemudian yang kedua, itu isu yang berkembang demo sana ke mari terkait dengan urusan prahara rumah tangga. Prahara rumah tangga, lalu kemudian pelaporan ke KPK, terkait LHKPN,” ungkapnya.

Berbagai polemik itu semakin diperkuat dengan paparan Suharso terkait amplop pada kiai yang ia sampaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, para pimpinan majelis tak bisa menerima ucapan ini sebab PPP didirikan oleh para ulama.

BACA JUGA :  Pemprov Banten Fokus Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

“Terus sadar betul kita bahwa pemilih yang kurang lebih 6 juta itu, pemilih yang kita sebut dengan pemilih tradisional, itu adalah para kiai, santri, dan para habaib, itu semua pemilih tradisionalnya, itu harus dirawat bukan disakiti,” tegasnya.

Usman pun menyebut bahwa kepemimpinan tokoh Islam tidak tercermin dalam pribadi Suharso.

Silaturahim oleh petinggi PPP terus bergulir

Sementara, Suharso Monoarfa mengaku belum menerima surat dari tiga pimpinan majelis partai terkait permintaan pengunduran dirinya dari kursi ketum. Ia pun enggan menanggapi rumor yang beredar terkait keretakan di internal PPP.

“Enggak perlu saya respons, saya enggak terima suratnya,” ucap Suharso pada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (29/8).

Ia pun mengaku permintaan pengunduran dirinya itu tak sesuai dengan mekanisme di internal partai.

Diberitakan, beredar surat dari tiga pimpinan majelis PPP mendesak Suharso Monoarfa mundur dari jabatan Ketua Umum PPP. Desakan itu menyusul polemik pidato Suharso di KPK. (yudi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *