CompasKotanews.com – Resesi menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Situasi tersebut diperkirakan akan mempengaruhi beberapa negara, termasuk Indonesia, pada tahun 2023.
Mengutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), resesi diartikan sebagai memburuknya kondisi perekonomian di dalam negeri. Hal ini terlihat dari penurunan produk domestik bruto (PDB), meningkatnya angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi riil yang negatif selama dua triwulan berturut-turut.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk memitigasi dampak pelemahan ekonomi. Beberapa di antaranya memperkuat rantai distribusi pangan dan menciptakan 1,1 juta pekerjaan pada tahun 2024.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pemerintah juga akan mempercepat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Indonesia memiliki 64,19 juta UMKM pada tahun 2021. Sektor tersebut memberikan kontribusi 61,97% terhadap PDB nasional atau Rp 8,5 triliun pada tahun 2020. Tak heran jika sektor UMKM juga bergantung pada tulang punggung perekonomian negara. “UMKM bisa menjadi obat mujarab untuk menghadapi keterpurukan ekonomi. Sektor ini mampu menciptakan 97% lapangan kerja di Indonesia. Menurut laporan compaskotanews.com, Kamis (10 Juni 2022), usaha kecil dan menengah juga dapat membuka potensi pasar ekspor di tengah perlambatan ekonomi global.
Sandiaga mengatakan salah satu kunci strategi pertumbuhan UMKM adalah mempercepat proses digitalisasi. Digitalisasi akan mendorong pertumbuhan sektor UMKM secara optimal seiring perkembangan pasar. Peningkatan sektor UMKM juga dapat membuka jalan menuju kemandirian ekonomi.
Di sisi lain, lanjut Sandiaga, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital hingga $125 miliar pada tahun 2025.
Selain menghadapi resesi, digitalisasi memberikan manfaat besar bagi UMKM, seperti akses pasar yang lebih luas, profesionalisasi UMKM, dan pengurangan biaya operasional.
Untuk mendukung percepatan digitalisasi, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM.
Program tersebut meliputi bantuan insentif dan pendanaan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). “Melalui program #BanggaBuatanIndonesia, pemerintah menargetkan mengintegrasikan 30 juta UMKM dalam platform digital. Saat ini 21 juta UMKM sudah go digital. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan 9 juta UMKM untuk perekonomian. Ekonomi kreatif bisa bersiap untuk mengurangi kemungkinan resesi tahun depan,” kata Sandiaga.
Tidak hanya pemerintah, upaya percepatan digitalisasi UMKM juga dimotori oleh pemangku kepentingan lainnya, mulai dari sektor swasta hingga lembaga keuangan.
Salah satu lembaga keuangan yang sangat berkepentingan dengan pengembangan UMKM di tanah air adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Hal ini dicapai melalui program-program yang memberdayakan UMKM, seperti Pesta Rakyat Simpedes (PRS) yang diadakan setiap tahunnya. Mulai Juli hingga Desember 2022, acara tersebut akan berlangsung di 379 lokasi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
BRI mengajak seluruh UMKM di Indonesia untuk yakin atau percaya diri berinovasi dan berbisnis guna membawa perubahan positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk mendorong penggunaan mata uang digital dan pembayaran nontunai. (IFL/Red)
