CompasKotaNews.com – Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Banten dikenal sebagai pelabuhan lada terbesar di Nusantara. Pintu gerbang Kesultanan Banten terbuka lebar untuk semua pedagang yang datang. Bukan hanya saudagar dari kerajaan nusantara, saudagar dari negeri-negeri jauh seperti Portugal, Inggris, Cina, Arab, India dan lain-lain juga datang ke Banten.
Kapal dagang mereka sering melewati Banten. Kerajaan Banten menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tanpa memandang suku atau agama.
Kesultanan Banten banyak bekerjasama dengan para pedagang yang datang ke sini. Mereka disambut dengan hangat. Raja Banten juga memberikan kebebasan kepada para pedagang dari negeri-negeri pelosok untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan memberikan sambutan hangat kepada tokoh agamanya.
Pada masa Raja Abdul Mafakhir Mahmud Abdulqadir atau Pangeran Ratu, tepatnya pada bulan Juni 1642, Banten pertama kali dikunjungi oleh beberapa pendeta. Mereka adalah lima pendeta Jesuit yang menunggu kesempatan untuk berlayar ke Maluku. Para pendeta ini tinggal di Banten selama kurang lebih satu tahun.
Dalam Sejarah Paroki Kristus Raja disebutkan bahwa, sekitar bulan April 1672, Uskup. Pallu, MEP, tinggal di Banten selama hampir enam bulan. Saat itu, ada sejumlah pendeta, bruder dan suster serta dokter misionaris yang singgah dalam perjalanan dari Tonkin ke Madras di India. Selanjutnya pada masa pemerintahan Raja Ageng Tirtayasa, banyak umat Katolik yang tinggal di wilayah Banten. Mereka adalah pendeta Eropa, India, Cina, Maluku, Filipina dan bahkan dari Jemaat MEP Perancis. Sementara itu, para pendeta datang dan pergi melayani umat Katolik di Banten. Selain Mgr. Pallu MEP, juga Monsinyur. Chiesa OFM, uskup Banten terakhir yang masih hidup.
Vincent Le Blanc (1553-1633), musafir Prancis abad ke-17 yang mengunjungi Kesultanan Banten pada masa Raja Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651). Vincent melihat Raja Banten mengizinkan warga Tionghoa yang tinggal di Banten untuk membangun kelenteng. Vincent mencatat: “Orang Tionghoa memiliki kuil tempat mereka beribadah.
Selain penganut Khonghucu, Raja Banten mengizinkan umat Katolik menjalankan ibadahnya. Saat itu, ada beberapa pendeta Katolik di Banten. Mereka meminta izin raja untuk mengadakan upacara keagamaan. Raja menanggapi permintaan mereka dengan antusias. Bahkan, raja mengatakan dia bersedia membantu jika diperlukan.
Claude Guillot, dalam Banten – Sejarah dan Peradaban abad X – XVII – menyebutkan, orang Eropa yang tinggal di luar benteng memiliki kapel kecil atau tempat sembahyang di penginapan mereka. Claude Guillot menulis: “Dan setiap rombongan biasanya membawa seorang biarawan ke sana”.
Raja Haji yang berambisi menjadi penguasa Banten berselisih paham dengan ayahnya, Raja Ageng Tirtayasa. Sultan Haji berpisah dengan VOC untuk mengalahkan ayahnya. Investigasi itu efektif. Raja Haji naik tahta Kerajaan Banten pada tahun 1683. Raja Abu Nashar Abdul Qahar atau Raja Haji (1683 – 1687) menandatangani perjanjian kerjasama dan membuka banyak ruang bagi VOC di tanah Banten. Sebagai rasa terima kasih, Raja Haji mengizinkan VOC mengambil alih sebuah benteng. Benteng Spellwijk, namanya. Di dalam Benteng, Belanda diizinkan untuk tinggal dan mendirikan tempat ibadah:
Katedral.
Hubungan antara Kesultanan Banten dengan VOC terus berlangsung hingga Pemerintahan Perkantoran Dagang digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Belanda semakin memiliki hak atas Banten. Faktanya, hak untuk mendirikan gereja adalah satu-satunya tanggung jawab penguasa kolonial. Ini bukan lagi sebuah kerajaan.
Kehadiran Gereja Negara di dekat alun-alun kota Serang menjadi buktinya. Gereja ini didirikan pada tahun 1846. Semuanya – dari biaya hingga gaji staf – ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, jumlah orang Belanda yang tinggal di Banten semakin hari semakin bertambah.
“Ketika kedudukan kekuasaan Belanda di Banten berubah dari VOC menjadi pemerintah kolonial, maka pembangunan gereja, baik sebagai tempat ibadah umat Kristiani maupun sebagai lembaga, kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Situs pertama pusat pemerintahan Hindia Belanda dibangun di kota Serang, ditandai dengan berdirinya kantor Residentie van Banten. “Atas prakarsa Gereja (Red/CKN)
