Wali Kota Serang Syafrudin berharap di akhir masa jabatannya pada 5 Desember angka kasus stunting di Kota Serang semakin turun, karena standar pemerintah daerah itu 24 persen.
Serang Kota || Compaskotanews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang gelontorkan anggaran sebesar Rp 45 miliar untuk penurunan stunting.
Kasus stunting di kota Serang naik 0,4 persen, Kadinkes kota Serang klaim turun
Kasus Stunting di Kota Serang Naik 0,4 Persen, Kadinkes Kota Serang Klaim Turun
Selasa, 27 Juni 2023, 15:51
Anggaran sebesar Rp 45 miliar itu untuk percepatan penurunan stunting di Kota Serang.
Anggaran Rp 45 miliar itu bersumber dari APBD Kota Serang tahun 2023
Perihal kucuran anggaran sebesar Rp 45 miliar itu terungkap pada acara rembug penanganan dan pencegahan stunting di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Selasa 27 Juni 2023.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, Pemkot Serang menggelontorkan anggaran sebesar Rp 45 miliar untuk penanganan stunting.
“Rp 45 miliar. Semua OPD sampai tingkat kelurahan,” kata Syafrudin, dalam sambutannya.
Syafrudin menuturkan, penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan sudah tercantum dalam RPJMD Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang 2018-2023. Sementara pemerintah pusat baru menekankan di tahun 2020.
“Sebenarnya kita sudah berjalan sejak 2018 karena itu tercantum dalam RPJMD,” kata dia.
Syafrudin menyebutkan, angka kasus stunting sejak tahun 2018 mencapai 38,6 persen, kemudian di tahun 2022 menjadi 23,8 persen.
“Jadi ada penurunan. Mudah-mudahan di akhir jabatan kami ini, di 2023 ini semua OPD kami anggarkan dalam rangka penanganan stunting baik dinas, camat, lurah, kita anggarkan untuk penanganan stunting,” ucap dia.
Syafrudin berharap di akhir masa jabatannya pada 5 Desember angka kasus stunting di Kota Serang semakin turun, karena standar pemerintah daerah itu 24 persen.
“24 persen sebenarnya kita sudah di bawah. mudah-mudahan bisa terus menurun,” harapnya.
Syafrudin menegaskan, penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama, termasuk peran aktif masyarakat.
“Semua OPD bertanggungjawab, karena bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan saja. Termasuk instansi vertikal, dan masyarakat,” tegas Syafrudin.
Syafrudin menerangkan, penyebab terjadinya stunting bukan hanya dari makanan, akan tetapi bisa dari kesehatan kedua orang tuanya, usia pernikahan, usia kehamilan, masalah sosial, kemiskinan, dari lingkungan kumuh, sanitasi, drainase, sumber air bersih dan sebagainya.
Penyebab-penyebab ini menjadi PR kita. Harus segera diselesaikan. Kemudian yang sudah kena stunting segera ditangani, yang belum harus segera dicegah,” tandasnya.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, Pemkot Serang telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 45 miliar.
“Untuk tahun ini Rp 45 miliar. Artinya dari sisi budget itu begitu besar,” ujar Nanang Saefudin, dalam sambutannya.
Nanang Saefudin menjelaskan, anggaran sebesar Rp 45 miliar tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
“Rp 45 miliar itu tidak di kesehatan saja. Ada di DP3AKB, Bappeda, Perkim, PU, Dinsos, Disnaker. Itu semua ada di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas,” jelas dia.
Nanang Saefudin mengatakan, anggaran Rp 45 miliar itu bersumber dari APBD Kota Serang tahun 2023.
“Dari APBD kota. Dan memang skema kita masalah stunting, gizi buruk, inflasi itu di tahun 2023-2024 harus penanganan secara spesifik,” katanya.
Anggaran dari pemerintah pusat, Nanang Saefudin pun menyebutkan ada.
“Ada. Lebih rincinya di Bappeda,” tutur Nanang
Nanang Saefudin menegaskan, anggaran sebesar Rp 45 miliar itu difokuskan untuk penangan stunting.
“Tadi disambutan sudah saya sampaikan jangan sampai judulnya bagus penanganan stunting, tapi di dalamnya kunker melulu itu nggak boleh. Lebih baik penetrasi, pemberian makanan, asupan gizi yang baik. Itu kan lebih efisien,” tegas Nanang Saefudin.
Nanang Saefudin mengatakan, percepatan penuntasan stunting harus berkolaborasi baik antar instansi vertikal maupun antar OPD.
“Kuncinya kolaborasi yang baik antar OPD, termasuk instansi vertikal. Tidak boleh ego sektoral bahwa satu OPD saja,” kata Nanang Saefudin.
“Saya mohon dengan sangat kepada teman-teman perintah pak wali dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,”
“Peran posyandu itu menjadi penting, karena dari situ kesehatan masalah anak bisa terdeteksi lebih dini,” pungkas dia.
(Tf/red)
