Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melanjutkan proses angket di ruang sidang guna memberikan klarifikasi atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sebuah acara di Universitas Indonesia, JK menekankan pentingnya kelanjutan proses angket tersebut agar masyarakat dapat membedakan antara kejujuran dan ketidakjujuran. “Kita harus memastikan bahwa negara ini tetap berada dalam koridor hukum, dan tidak boleh ada politisasi dalam pemilihan bohong,” ujar JK sebagai keynote speaker.
Menurut JK, angket di DPR merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan menghindari terjadinya krisis politik serta ekonomi di masa depan. Beliau juga menyoroti bahwa sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu terbaru pada tahun 2024, situasi politik Indonesia mengalami beberapa kemunduran. “Kita harus menghindari agar tidak terjadi krisis politik dan ekonomi yang dapat memicu kerusuhan,” tambahnya.
Dalam konteks ini, JK menegaskan bahwa hasil dari proses angket tidak akan mempengaruhi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres). Menurutnya, keabsahan Pilpres telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. “Walaupun ada proses angket, tetapi keabsahan Pilpres tetap berada di bawah yurisdiksi KPU dan Mahkamah Konstitusi,” jelas Mahfud MD melalui akun Twitternya.
Oleh karena itu, JK menekankan perlunya DPR untuk melanjutkan proses angket guna memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan. “Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita tergerus oleh kecurangan dan ketidakjelasan,” tegas JK. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.
***Ckn