Ribuan Tenaga Honorer di Pandeglang Siap Diangkat Menjadi ASN: Kabar Gembira Bagi Masyarakat

oleh

Pandeglang, Sabtu 16 Maret 2024 || Compaskotanews.com —
Kabar baik menyelimuti Kabupaten Pandeglang, di mana ribuan tenaga honorer berpotensi untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI menggelar rapat koordinasi pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta pada Kamis, 14 Maret 2024.

Dalam rapat tersebut, Kemenpan RB telah menerima usulan kebutuhan ASN sebanyak 1,38 juta dari berbagai instansi pusat dan daerah. Formasi yang telah ditetapkan mencapai 1,28 juta, dengan tujuan memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.

Ada dua kategori dalam rekrutmen ASN ini, yaitu CPNS yang terbuka bagi lulusan baru serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditujukan bagi tenaga non-ASN dan eks Tenaga Honorer Kategori 2 yang sudah terdaftar di basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Furkon, Kabid Formasi dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, turut hadir dalam rapat tersebut. Dia menjelaskan bahwa Kabupaten Pandeglang mendapatkan alokasi sebanyak 530 formasi untuk tahun ini, yang dapat diikuti oleh semua tenaga honorer tanpa terkecuali.

Selain membahas formasi ASN, rapat juga membahas rekrutmen ASN ke Ibu Kota Negara (IKN), serta rekrutmen kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta. Hal ini menjadi angin segar bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Menurut Furkon, tenaga honorer yang namanya sudah masuk dalam data BKN akan diangkat secara bertahap menjadi ASN. Namun, perlu dilakukan verifikasi ulang terkait jumlah tenaga honorer yang sudah masuk dalam data BKN untuk memastikan keakuratan informasi.

Dengan jumlah tenaga honorer atau non-ASN di Kabupaten Pandeglang sebanyak 5.442 orang berdasarkan data tahun 2022, verifikasi ulang akan dilakukan dalam empat hari ke depan untuk memperbarui data tersebut. Langkah ini diperlukan guna memastikan kevalidan data dan mengakomodasi perubahan status seperti pengangkatan dan kematian.

(Tf/red)

BACA JUGA :  Yenny Wahid Angkat Suara: KPU Terkena Sanksi Etik dan Moral, Apakah Capresnya Masih Layak Dipilih?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *