KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Geledah Kantor Sekjen DPR: Diduga Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta || Compaskotanews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di rumah jabatan anggota DPR RI. Salah satu ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan adalah ruang kerja Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar.

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan bukti dalam kasus tersebut. Namun, ia belum memberikan rincian mengenai temuan selama penggeledahan itu. “Benar, ada giat tersebut dalam rangka pengumpulan bukti,” kata Ali pada Selasa (30/4/2024).

Penyelidikan ini bermula dari peningkatan status kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. KPK sebelumnya telah menetapkan lebih dari dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga kini identitas para tersangka masih dirahasiakan oleh KPK.

Pada Senin (26/2/2024), Ali Fikri menyebut bahwa korupsi tersebut terjadi dalam proyek pengadaan untuk rumah jabatan DPR pada tahun 2020. Para tersangka diduga melakukan berbagai pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di proyek tersebut. “Antara lain dugaan pelaksanaan dilakukan secara formalitas. Padahal melanggar beberapa ketentuan PBJ,” jelasnya.

Meskipun informasi detail mengenai penyidikan masih minim, KPK telah mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini diduga mengandung sejumlah pelanggaran. Salah satunya adalah pelaksanaan yang hanya mengikuti prosedur secara formal, namun melanggar beberapa aturan dalam pengadaan barang dan jasa.

Penggeledahan kantor Sekretaris Jenderal DPR menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini. Penggeledahan semacam ini biasanya merupakan langkah penting untuk mendapatkan bukti fisik yang dapat menguatkan tuduhan korupsi.

Selain ruang kerja Sekretaris Jenderal DPR, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tempat lain yang juga digeledah oleh KPK. Namun, penggeledahan ini mengindikasikan bahwa kasus korupsi ini memiliki dampak yang luas dan melibatkan beberapa pihak.

Kasus ini mendapatkan perhatian publik karena menyangkut pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan rumah jabatan anggota DPR, sebuah institusi yang seharusnya menjadi panutan dalam integritas dan transparansi. KPK diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus ini dan menuntaskan penyidikan dengan cepat.

Masyarakat berharap bahwa penggeledahan ini menjadi langkah awal dalam pemberantasan korupsi di lingkungan legislatif, serta dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola yang lebih bersih dan transparan. KPK masih terus melanjutkan penyidikan dan diharapkan dapat segera memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan kasus ini.

(Tf/red)