Menurut salah satu wali murid kelas VII yang tidak ingin disebutkan namanya, setiap siswa kelas VII diminta untuk membayar Rp2,7 juta sebagai sumbangan untuk program kegiatan madrasah tahun pelajaran 2023/2024. Besaran sumbangan ini sudah tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Komite MTsN 1 Kota Serang.
Tak hanya siswa kelas VII, siswa kelas VIII dan IX juga dikenai sumbangan yang tidak kalah tinggi. Untuk kelas VIII, wali murid harus membayar Rp1,6 juta, sementara kelas IX sebesar Rp2,3 juta. Biaya ini harus dilunasi paling lambat pada Desember 2023.
Biaya yang tinggi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan orang tua. Salah satu pertanyaan terbesar adalah, mengapa biaya seragam pun sangat mahal? Untuk siswa putra, biaya seragam mencapai Rp1,83 juta, sementara untuk siswa putri Rp2,23 juta. Menurut salah satu wali murid, ada peningkatan harga signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya sekitar Rp1,4 juta untuk seragam putri.
Peningkatan biaya ini diklaim karena adanya tambahan kaos Pramuka, namun para wali murid menilai bahwa selisih harga yang cukup besar ini tidak masuk akal. Apalagi, harga kerudung yang dijual oleh pihak sekolah mencapai Rp300 ribu untuk tiga buah, jauh lebih mahal dibandingkan jika dibeli di luar.
Selain itu, waktu pembayaran seragam yang cukup singkat juga menambah beban bagi wali murid. Mereka diwajibkan melunasi biaya seragam dalam waktu tiga hari setelah pengukuran yang dilakukan pada Juni lalu. Kondisi ini menyebabkan beberapa wali murid akhirnya memutuskan untuk mundur dan mencari sekolah lain.
Hal yang juga menjadi sorotan adalah kebijakan pembelian seragam yang wajib dilakukan di sekolah, meskipun siswa sudah memiliki seragam sendiri dari sekolah sebelumnya. Ini menambah beban finansial bagi keluarga yang sudah memiliki seragam dari jenjang pendidikan sebelumnya, seperti seragam Pramuka.
Selain persoalan biaya seragam dan sumbangan, para wali murid juga merasa kebingungan karena anak-anak mereka tidak mendapatkan pinjaman buku paket sebagaimana biasanya di sekolah negeri lainnya. Sebagai gantinya, siswa hanya diberikan buku dalam bentuk softcopy yang harus dicetak sendiri. Alasan yang diberikan oleh pihak sekolah adalah jumlah siswa yang lebih banyak dibandingkan buku paket yang tersedia.
Kondisi ini memicu pertanyaan di kalangan wali murid, mengapa sekolah negeri seperti MTsN 1 Kota Serang tampak seperti sekolah swasta dalam hal pengelolaan biaya? Mereka juga mempertanyakan keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya dapat meringankan beban para siswa, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Para wali murid berharap ada transparansi lebih lanjut dari pihak sekolah terkait alokasi dana yang diminta, serta adanya solusi yang lebih adil bagi mereka yang merasa kesulitan dalam membayar biaya-biaya tersebut. Hingga kini, banyak wali murid yang masih bertanya-tanya, apakah biaya sebesar itu memang diperlukan atau ada cara lain yang bisa meringankan beban mereka.
Dengan berbagai keluhan yang muncul, harapan mereka adalah adanya tindakan dari pihak yang berwenang untuk meninjau kembali kebijakan biaya sekolah ini, agar pendidikan tetap bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkendala oleh masalah finansial yang memberatkan.
*** tf
