Dugaan Kecurangan Seleksi TPHD Banten: 100% Lolos adalah Pegawai Kemenag, Para Tokoh Agama dan Masyarakat Angkat Bicara

oleh

SERANG KOTA, 23 Nopember 2024 || Compaskotanews.cim —
Proses rekrutmen Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) Provinsi Banten menuai sorotan tajam dari sejumlah tokoh masyarakat. Pasalnya, seluruh peserta yang dinyatakan lolos seleksi merupakan pegawai Kementerian Agama (Kemenag), yang memicu dugaan manipulasi dan kecurangan.

Tb. Basuni, mantan anggota DPRD Kabupaten Serang sekaligus Ketua PD Mathla’ul Anwar Kabupaten Serang, menyampaikan kritik keras atas hasil seleksi tersebut. Menurutnya, kecurangan ini merugikan masyarakat, terutama tokoh agama dan pengasuh pesantren yang telah berpartisipasi dalam seleksi. “Tim independen harus turun tangan menyelidiki dugaan ini secara serius. Hasil seleksi yang didominasi oleh pegawai Kemenag sangat tidak adil bagi masyarakat Kabupaten dan Kota Serang,” tegas Basuni.

Floating Ad with AdSense
X

Basuni menilai, proses seleksi yang tidak transparan tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara haji. Ia meminta agar seleksi TPHD di masa depan dilakukan secara terbuka dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Kritik serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Kota Serang, Jajuli Mukri, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Dakwah Provinsi Banten. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap peserta seleksi yang datang dari wilayah jauh seperti Malingping, Bayah, dan Sumur. “Mereka rela mengeluarkan biaya besar, bahkan meminjam uang dari tetangga, hanya untuk mengikuti seleksi ini. Namun, hasilnya seolah sudah diatur untuk menguntungkan pegawai Kemenag,” ungkap Jajuli.

Jajuli menambahkan, kondisi ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab moral dari panitia seleksi. Menurutnya, program TPHD yang dibiayai oleh uang rakyat harus mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Masyarakat berharap, seleksi TPHD tidak dijadikan ajang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti memanfaatkan fasilitas haji gratis. Kritik ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah Provinsi Banten dan Kemenag untuk memperbaiki proses seleksi di masa mendatang.

BACA JUGA :  Pohon Raksasa Tumbang dan Timpah Rumah di Kp. Ciriung

Ketidakpuasan juga dirasakan oleh para peserta seleksi yang tidak lolos. Banyak di antara mereka yang menyayangkan kurangnya transparansi dalam pengumuman hasil. “Kami hanya ingin kesempatan yang adil untuk melayani jamaah haji,” ujar salah satu peserta.

Berbagai pihak mendesak pemerintah Provinsi Banten untuk meninjau ulang mekanisme seleksi TPHD, termasuk mengikutsertakan tim independen untuk menjamin proses yang bersih dan transparan.

Sejumlah pengamat menilai, kejadian ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi TPHD. Mereka mengingatkan agar Kemenag dan panitia seleksi tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah berkorban untuk mengikuti seleksi tersebut.

Dalam hal ini, penguatan sistem rekrutmen dengan melibatkan pihak ketiga dinilai sebagai solusi untuk menghindari potensi penyimpangan di masa depan. Keterbukaan informasi juga menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan bagi semua peserta.

Masyarakat Banten berharap, temuan ini dapat menjadi momentum untuk mereformasi seleksi TPHD. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan kecurangan demi menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji.

Tidak hanya itu, evaluasi mendalam terhadap kriteria seleksi juga dinilai penting. Para tokoh agama menekankan bahwa fokus utama TPHD adalah memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, bukan sekadar mengakomodasi pegawai internal Kemenag.

Kritik terhadap proses seleksi TPHD ini bukan hanya berasal dari kalangan tokoh masyarakat. Beberapa organisasi keagamaan di Banten juga menyerukan perlunya perbaikan sistem agar lebih inklusif dan akuntabel.

Harapan besar disampaikan kepada Kemenag agar menjadikan kritik ini sebagai bahan introspeksi. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Dengan meningkatnya tekanan publik, pemerintah Provinsi Banten dan Kemenag diharapkan segera memberikan klarifikasi terkait hasil seleksi TPHD. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

BACA JUGA :  Kuliah Gratis! Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya Sekarang!

Di sisi lain, masyarakat Banten, terutama para tokoh agama dan pengasuh pesantren, tetap berharap bisa mendapatkan kesempatan yang adil dalam seleksi TPHD di masa mendatang. Keadilan dan profesionalisme harus menjadi prioritas utama demi keberhasilan program ini.

Dengan berbagai masukan dan kritik yang disampaikan, proses seleksi TPHD yang lebih baik bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga tanggung jawab moral pemerintah dan panitia seleksi. Masyarakat menanti langkah nyata untuk menjadikan program TPHD sebagai wadah pelayanan haji yang benar-benar berintegritas.

(Tf/red)