PANDEGLANG, 10 Januari 2025 || Compaskotanews.com – Menyusul adanya pemberitaan terkait dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp200 ribu oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan perangkat desa, Pemerintah Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, memberikan klarifikasi tegas. Camat Banjar, Muhamad Windu Darojat, menyatakan pihaknya segera melakukan investigasi lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merugikan masyarakat, terutama warga miskin. Kami akan memeriksa langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi fakta dan memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai hukum,” tegas Windu saat ditemui di sela-sela aksi mahasiswa, Kamis, 9 Januari 2025.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu (AMPB) menggelar aksi di depan kantor Kecamatan Banjar. Mereka menuntut keadilan atas dugaan pemotongan bansos yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum.
Koordinator Lapangan AMPB, Wahyu Dinata, menyampaikan bahwa informasi pemotongan tersebut bersumber dari warga Desa Gunungputri, yang mengeluhkan pengurangan nominal bantuan yang seharusnya diterima penuh. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran tanpa ada penyalahgunaan oleh pihak mana pun,” ujar Wahyu.
Namun, pihak kecamatan menegaskan bahwa laporan tersebut masih bersifat dugaan. “Kami mendorong masyarakat untuk melaporkan langsung kepada aparat berwenang disertai bukti yang jelas, sehingga kami dapat menindaklanjuti secara hukum,” tambah Windu.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, melalui pernyataan tertulis, menegaskan bahwa setiap bentuk pemotongan bantuan sosial adalah pelanggaran berat. “Kami telah menginstruksikan tim untuk melakukan audit internal terhadap penyaluran bantuan di Kecamatan Banjar dan sekitarnya,” katanya.
AMPB juga mengklaim bahwa dugaan pemotongan tidak hanya terjadi di Desa Gunungputri, tetapi juga di beberapa desa lain. Mereka berjanji akan melanjutkan aksi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.
Menanggapi aksi mahasiswa, Windu menyatakan apresiasinya terhadap kepedulian generasi muda. “Kritik yang membangun selalu kami hargai, namun penting juga untuk menjaga kondusivitas masyarakat dan menunggu hasil investigasi resmi,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah warga menyambut baik langkah cepat pemerintah dalam merespons isu tersebut. “Kami berharap masalah ini segera tuntas, karena bantuan sangat penting bagi kami yang membutuhkan,” ungkap salah satu warga penerima bantuan.
Dengan investigasi yang sedang berjalan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat kurang mampu. Windu juga mengimbau agar masyarakat tidak segan melaporkan segala bentuk penyimpangan kepada pihak berwenang, guna menciptakan tata kelola bantuan sosial yang bersih dan transparan.
(Yos/red)
