Wagub Jabar Ingatkan Kepala Daerah Agar Tidak Tiru Perilaku Lucky Hakim yang Liburan ke Jepang Tanpa Izin
CompasKotaNews.com – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengeluarkan pernyataan tegas terkait perilaku Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang melakukan perjalanan liburan ke Jepang tanpa izin resmi. Erwan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak patut dicontoh oleh para kepala daerah di wilayah Jawa Barat. Ia meminta seluruh pejabat daerah untuk mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku, terutama dalam hal perjalanan ke luar negeri.
Menurut Erwan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua kepala daerah agar lebih disiplin dalam menjalankan tugas. “Saya harap tidak ada lagi yang mengikuti langkah seperti ini. Aturan sudah jelas, dan kepatuhan adalah kunci,” ujarnya saat berada di Majalengka pada Senin (7/4/2025). Ia juga menyoroti bahwa izin dari Gubernur Jawa Barat maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merupakan syarat wajib sebelum melakukan perjalanan, baik untuk keperluan dinas maupun pribadi.
Erwan menambahkan bahwa kasus Lucky Hakim mencerminkan kurangnya koordinasi dan tanggung jawab. “Jika ingin bepergian ke luar negeri, prosedurnya harus diikuti. Ini bukan hanya soal izin, tetapi juga tentang komitmen terhadap masyarakat,” katanya. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena hingga saat ini tidak ada izin resmi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat terkait perjalanan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri telah menegaskan prosedur perjalanan luar negeri bagi kepala daerah dalam acara retret beberapa waktu lalu. Aturan ini mencakup keharusan melapor dan mendapatkan persetujuan, bahkan untuk keperluan mendesak seperti berobat. “Pesan dari Mendagri sangat jelas, tidak ada alasan untuk mengabaikannya,” tambah Erwan.
Wagub Jabar berharap kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pihak agar lebih profesional dalam menjalankan amanah. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk fokus melayani masyarakat, terutama di tengah tanggung jawab besar yang mereka emban. “Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah,” tutupnya.
Artikel ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi di kalangan pejabat daerah, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin memahami isu terkini di Jawa Barat.
