Pecalang Bali Tegas Tolak Kehadiran Ormas GRIB Jaya: Kami Punya Sistem Keamanan Sendiri
CompasKotaNews.com, Denpasar – Kemunculan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali memicu reaksi keras dari masyarakat setempat, khususnya pecalang. Petugas keamanan tradisional Bali ini dengan tegas menolak keberadaan ormas luar, menyatakan bahwa Bali telah memiliki sistem pengamanan adat yang kuat dan terpercaya.
Video viral yang diunggah oleh Senator RI, Ni Luh Djelantik, pada Minggu (4/5/2025) melalui akun media sosialnya menjadi sorotan. Dalam video tersebut, seorang pria bernama Rahmat memperkenalkan diri sebagai Panglima Satgas GRIB DPD Bali. Namun, pernyataan ini langsung disambut penolakan oleh perwakilan pecalang. “Kami tidak membutuhkan ormas dari luar. Bali sudah punya sistem keamanan sendiri yang terbukti efektif,” ujar seorang pecalang dalam video tersebut.
Pecalang, yang merupakan bagian dari tradisi Bali sejak era kerajaan, memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa adat. Dengan lebih dari 1.500 desa adat di seluruh Bali, pecalang dianggap mampu menjaga stabilitas tanpa campur tangan pihak eksternal. “Kami adalah bagian dari warisan adat yang turun-temurun. Kehadiran ormas luar justru dikhawatirkan mengganggu harmoni sosial di Bali,” tambah perwakilan pecalang.
Kekhawatiran masyarakat Bali terhadap GRIB Jaya bukan tanpa alasan. Ormas ini belakangan menjadi perbincangan karena sejumlah kontroversi, termasuk ancaman Ketua Umum GRIB, Hercules, terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta pernyataan keras kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Hercules bahkan mengancam akan mengerahkan ribuan anggota ke Gedung Sate, kantor pemerintahan Jawa Barat, sebagai respons atas kebijakan pemberantasan premanisme.
Selain itu, sejumlah aksi GRIB Jaya, seperti penutupan pabrik di Kalimantan Tengah dan pembakaran mobil polisi di Depok, turut memicu kekhawatiran masyarakat Bali. “Kami tidak ingin tatanan kehidupan di Bali terganggu oleh agenda luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kami,” tegas pecalang.
Surat terbuka dari Wayan Darmaya, Ketua Pecalang Desa Adat Sulanyah, Buleleng, memperkuat penolakan ini. Dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Bali, Bendesa Agung MDA Bali, dan Manggala Agung Pasikian Pecalang Bali, Wayan meminta agar ormas luar dicegah masuk ke Bali. Ia juga menyinggung Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang mengukuhkan peran pecalang sebagai pengaman wilayah adat. “Kami memohon penguatan kelembagaan pecalang dengan dukungan anggaran yang memadai,” tulisnya.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, turut menegaskan bahwa Bali tidak memerlukan ormas dari luar. “Dengan keberadaan TNI/Polri dan pecalang di lebih dari 1.400 desa adat, keamanan Bali sudah terjamin,” ujarnya pada Senin (5/5/2025). Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Bali sedang merancang insentif bagi pecalang sebagai bentuk dukungan terhadap peran mereka.
Penolakan terhadap GRIB Jaya mencerminkan komitmen masyarakat Bali untuk mempertahankan kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan harmoni sosial. “Selama pecalang masih ada, Bali akan tetap terlindungi,” tutup perwakilan pecalang dengan penuh keyakinan.
