Indonesia Akan Menjadi Republik Honorer

oleh
Mentri PAN-RB

Jakarta, Compas kota news.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menilai Indonesia bakal jadi ‘Republik Honorer’ bila pemerintah pusat dan daerah terus menerus mengangkat tenaga honorer.
“Nah kalau terus menerus jadi tantangan kita semua, jangan-jangan kalau honorer terus diangkat ini republik kita jadi republik honorer. Karena fresh graduate yang per tahun ada satu juta anak yang lulus tak akan mendapat tempat, ini jadi tantangan kita semua,” kata Anas saat acara Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN di kanal YouTube Kementerian PANRB, Kamis (22/9).

Anas mengatakan pemerintah saat ini tengah menghadapi dilema soal isu kepegawaian. Di satu sisi pemerintah ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki bisa bersaing di era disrupsi, tapi di sisi lain gelombang pegawai honorer terus direkrut dan tumbuh di Indonesia.

“Ada honorer yang kualitasnya bagus di beberapa daerah dan ada juga honorer direkrut berbagai macam cara lalu minta diangkat jadi ASN,” kata dia.

Lebih lanjut, Anas mengatakan pemerintah tengah merancang ASN yang dimiliki mampu menjadi ASN berkelas dunia. Salah satu upayanya dengan manajemen ASN yang memadai.

Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi tak sekadar tumpukan kertas. Melainkan birokrasi harus melayani dan berdampak.

“Melayani itu ketika warga datang, mereka nanya duluan mau pengurusan apa. Menurut saya birokrasi harus senyum melayani dan menanyakan apa yang mau diurus,” kata Anas.

Kemenpan RB belakangan ini sedang fokus untuk menyelesaikan persoalan honorer di lingkungan pemerintahan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni bahkan meminta Pemda mendata pegawai non-ASN dan harus disetorkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat pada 30 September 2022.

Alex menegaskan pendataan tersebut bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun untuk mencari solusi atas persoalan itu.

BACA JUGA :  Wali Kota Serang Syafrudin, Tegaskan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Harus di Perhatikan dari segala sisi

Menurutnya, penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal. Penataan tenaga non-ASN, kata dia, harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.(tf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *