Serang Kota || Compaskotanews.com — Pada tanggal 27 November 2023, LSM KPK-Nusantara Perwakilan Banten melakukan aksi unjuk rasa di kantor PJ. Gubenur Banten dan Kantor DPRD Provinsi Banten terkait kinerja Dinas PUPR Provinsi Banten tahun 2022 dan 2023. Mereka menyoroti ketidaksesuaian pekerjaan konstruksi dengan target, terutama proyek pembangunan jembatan Jati Pulo dan Jalan Banten Lama-Tonjong.
Dalam surat audensi yang dikirimkan pada 29 November 2023 ke DPRD Provinsi Banten, LSM menyampaikan kekhawatiran atas keterlambatan pelaporan progres pekerjaan. Menurut Aminudin, ketua LSM KPK-Nusantara, hal ini melanggar undang-undang pembendaharaan negara. Pada tahun 2022, proyek jembatan Jati Pulo mangkrak dengan nilai Rp.15.187.950.000,00, dan pembangunan Jalan Banten Lama-Tonjong senilai Rp.51.858.638.708,52 diduga telat melaporkan hasil progres pekerjaannya.
LSM juga mencatat bahwa hingga November 2023, Dinas PUPR Banten belum menyerahkan laporan progresnya ke BPK RI Perwakilan Banten. Aminudin menyoroti potensi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana sesuai dengan peraturan pemerintah.
Terlebih lagi, LSM KPK-Nusantara mengungkap dugaan ketidakbaikan dalam mobilisasi angkut BBM untuk tahap 2 pembangunan Jalan Banten Lama-Tonjong tahun 2023. Mobilisasi menggunakan mobil plat merah jenis APV dan mobil trailer diduga berasal dari Dinas PUPR Provinsi Banten, yang dapat melanggar Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Migas.
Jika tidak ada respons dari DPRD Provinsi Banten dalam 15 hari, LSM KPK-Nusantara mengancam akan turun aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Banten yang baru direnovasi, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penggunaan dana APBD 2023 yang mencapai hampir 100 miliar.
(Am/red)
%20Perwakilan%20Banten%20Gugat%20Kinerja%20Dinas%20PUPR%20Provinsi%20Banten){kind=link}