Jakarta || Compaskotanews.com — Pada pernyataan MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas, terungkap bahwa 2 kategori tenaga honorer tetap menjadi fokus utama dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam konteks ini, implementasi UU Nomor 20 Tahun 2024 menjadi pijakan penting bagi penyelesaian nasib tenaga honorer.
Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPR RI menetapkan syarat bahwa non ASN yang telah berdedikasi lebih dari 5 tahun harus mendapatkan perhatian khusus terkait nasib dan kesejahteraannya. Persyaratan ini menggarisbawahi perlunya pengangkatan langsung tanpa syarat bagi mereka yang telah berkontribusi selama lebih dari 5 tahun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) serta pemerintah secara keseluruhan diharapkan memprioritaskan kategori tenaga honorer ini untuk diangkat sebagai PPPK 2024. Komisi II DPR RI sebelumnya telah mengingatkan pemerintah agar memastikan bahwa gaji pokok tenaga honorer tidak mengalami pemotongan atau pengurangan setelah pengangkatan.
Dalam rangka memastikan keamanan dan kesesuaian gaji, penting untuk mengidentifikasi kategori-kategori prioritas pengangkatan. Informasi ini menjadi kunci bagi tenaga honorer yang berharap diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024. Dengan demikian, diharapkan bahwa gaji mereka akan tetap utuh dan mungkin mengalami peningkatan seiring waktu, sejalan dengan kebijakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan.
Dalam konteks rencana Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, tenaga honorer memegang peran prioritas untuk menjadi ASN 2024. Selanjutnya, pengungkapan kategori-kategori prioritas pengangkatan akan menjadi sorotan utama bagi para tenaga honorer yang memiliki harapan besar terkait masa depan kepegawaian mereka.
Pemerintah memprioritaskan penyelesaian nasib tenaga non-ASN, termasuk honorer K2, dengan menyampaikan solusi penataan ASN. Menurut MenPAN RB, dalam pemenuhan ASN 2024, pemerintah akan lebih mengutamakan guru dan tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat.
Pemerintah juga akan berfokus pada pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebagai bagian dari upaya pengadaan tahun 2024. MenPAN RB telah mengumumkan rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK pada tahun yang sama.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelesaian nasib tenaga honorer sesuai amanat UU ASN 2023 dapat terealisasi, melibatkan semua bagian pemerintah dalam upaya mencapai target tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas dalam pengangkatan menjadi ASN PPPK 2024.
(Tf/red)
