Serang Banten || Compaskotanews.com — Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perkumpulan Media, dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi PAMUNGKAS Banten menggeruduk kantor Gubernur dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. Mereka menyoroti dugaan aset kendaraan yang hilang dan mengalami kerusakan berat.
Dalam orasinya, Babay Muhedi, koordinator aksi Aliansi PAMUNGKAS Banten, menyampaikan keprihatinannya terhadap aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang tidak diketahui keberadaannya. Ia mempertanyakan mengapa kendaraan operasional dinas tidak dirawat dengan baik dalam pengelolaannya.
Menurut Babay, BMN/D yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya dikelola dengan tertib dan akuntabel. “Kami sangat menyayangkan adanya aset BMND yang tidak diketahui keberadaannya,” ujarnya.
Babay juga menambahkan bahwa pengadaan kendaraan tersebut menggunakan uang negara dari hasil pajak rakyat Banten setiap tahunnya. Ia mengkritik para perangkat daerah yang tidak merawat kendaraan dengan baik sehingga mengalami kerusakan berat. “Harusnya dijaga supaya awet dan tidak rusak berat,” imbuhnya.
Rasidi, ketua DPK KARABEN RI Kota Serang, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan aset kendaraan oleh perangkat daerah. Ia menyatakan bahwa masyarakat Banten merasa dirugikan dengan kondisi tersebut. “Itu hasil pajak rakyat Banten,” tegasnya.
Menurut Rasidi, jawaban dari kepala BPKAD Banten hanya berupa pembelaan untuk para pengelola aset kendaraan. Ia menambahkan bahwa sebagai pembayar pajak, masyarakat seakan dizalimi oleh para pemegang amanah tersebut. “Kami tetap sebagai pembayar pajak seakan di-zolimi,” tutupnya.
Dalam audiensi di kantor BPKAD Provinsi Banten, massa aksi merasa tidak puas dengan penjelasan kepala dinas. Mereka menilai jawaban tersebut hanyalah pembelaan yang sudah direncanakan terkait aset kendaraan yang hilang.
Babay menegaskan bahwa Aliansi PAMUNGKAS Banten akan melanjutkan aksi unjuk rasa jilid III secara besar-besaran pada hari Kamis, 8 Agustus 2024. “Kami akan lakukan aksi unjuk rasa jilid III besar-besaran,” ujarnya.
Aliansi PAMUNGKAS Banten terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap pengelolaan aset daerah. Mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
Dalam setiap aksinya, Aliansi PAMUNGKAS Banten menekankan pentingnya pengelolaan aset negara yang baik dan benar. Mereka percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset negara.
Mereka juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan aset daerah. “Kami mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan aset daerah,” kata Babay.
Aliansi PAMUNGKAS Banten berharap aksi mereka dapat membuka mata pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan aset negara yang baik. Mereka juga berharap ada tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan aset kendaraan yang ada.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi PAMUNGKAS Banten merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap aset negara. Mereka percaya bahwa dengan pengelolaan yang baik, aset negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Aliansi PAMUNGKAS Banten juga menuntut adanya audit menyeluruh terhadap aset kendaraan yang ada di Provinsi Banten. Mereka berharap audit tersebut dapat mengungkap keberadaan aset kendaraan yang hilang dan kondisi sebenarnya dari aset kendaraan yang ada.
Mereka juga meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan aset negara. “Kami meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan aset negara,” ujar Babay.
Aliansi PAMUNGKAS Banten menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah. Mereka berharap pemerintah dapat merespons dengan baik tuntutan mereka demi kebaikan bersama.
(Tf/red)
