Percepatan Reforma Agraria dan Peran Strategis ATR/BPN dalam Mendukung Industri Properti Sultra
Oleh: Ir. Indra Utama, M.PWK, IPU
CEO Journalist Media Network, Ketua Umum DPP Abpednas, Ketua LSP AREA Indonesia
CompasKotaNews.Com
Kunjungan saya ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 26 Mei 2025, menjadi momentum strategis untuk menggali lebih dalam peran pertanahan dalam pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, saya berkesempatan berdialog langsung dengan Rahmat, A.Ptnh., M.M., QRMO., CODP, Kepala Kanwil ATR/BPN Sultra.
Diskusi kami mengalir hangat dan penuh muatan substansial menyangkut isu-isu krusial yang tengah dihadapi sektor agraria dan properti di wilayah ini.
Salah satu topik utama yang mengemuka adalah percepatan implementasi Reforma Agraria sebagai fondasi pemerataan kepemilikan lahan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Kami juga menyinggung akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), digitalisasi layanan melalui sertifikat elektronik, serta penanganan persoalan lahan di kawasan perdesaan.
Rahmat menekankan bahwa dukungan terhadap industri properti menjadi perhatian utama pihaknya. Pertumbuhan signifikan sektor properti di Sultra dinilai sebagai sinyal positif, namun tetap memerlukan kepastian hukum atas kepemilikan lahan dan kemudahan dalam proses perizinan.
Keterlibatan ATR/BPN dalam mendukung sektor ini tak hanya melalui penerbitan sertifikat, tetapi juga melalui sinkronisasi regulasi dan kolaborasi multipihak, termasuk asosiasi profesi agen properti dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Isu pelik seperti keberadaan mafia tanah juga menjadi sorotan. Rahmat menyampaikan komitmen penuh dalam memperkuat sistem pengawasan dan menegakkan integritas layanan pertanahan. Ia menilai sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat sipil merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem pertanahan yang sehat dan berkeadilan.
Rahmat sendiri adalah figur birokrat yang matang dan kaya pengalaman. Pernah memimpin kantor pertanahan di sejumlah daerah strategis seperti Bogor dan Depok, ia membawa pendekatan yang adaptif dan progresif dalam mengelola isu agraria. Saat ini, ia juga tengah menempuh studi doktoral di bidang Ilmu Hukum di Universitas Pancasila, yang semakin memperkaya perspektif kebijakannya dengan landasan akademis yang kuat.
Dalam bincang kami, Rahmat turut menyampaikan dukungannya terhadap agenda besar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, terutama dalam hal percepatan sertifikasi dan pembenahan tata kelola pertanahan nasional.
Menurutnya, akselerasi sertifikasi lahan tak hanya berdampak pada legalitas, tetapi juga menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi, serta keberanian mendorong transformasi layanan pertanahan, Rahmat dan jajaran ATR/BPN Sultra siap menjadi garda terdepan dalam mendorong percepatan reformasi agraria dan menopang pertumbuhan sektor properti yang inklusif di Bumi Anoa.
(red)
