SERANG KOTA || Compasootanews.com – Toni Firdaus, seorang tokoh publik terkemuka dan aktivis dari Banten yang dikenal vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, baru-baru ini menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terkait pengelolaan lahan pertanian. Dalam pernyataannya, Toni menyoroti adanya ketidakadilan dalam sistem sewa lahan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Serang, yang dinilai merugikan petani kecil dan menciptakan ketimpangan sosial.
Menurut Toni Firdaus, Pemkot Serang memiliki lahan pertanian seluas kurang lebih 400 hektar yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Namun, dalam praktiknya, lahan tersebut justru dikelola dengan sistem sewa yang tidak transparan dan cenderung menguntungkan segelintir pihak saja.
“Kami menerima banyak keluhan dari petani di berbagai wilayah Kota Serang, terutama di daerah Sawah Luhur. Mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap lahan pertanian milik Pemkot Serang, meskipun mereka siap membayar sewa sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Toni
Toni menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh timnya, ditemukan adanya praktik monopoli lahan oleh sejumlah petani yang telah menyewa lahan selama bertahun-tahun tanpa adanya rotasi atau kesempatan bagi petani lain. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan yang seharusnya menjadi landasan pengelolaan aset publik.
“Kami menduga ada praktik ‘permainan’ di balik layar yang melibatkan oknum-oknum tertentu di Dinas Pertanian Kota Serang. Mereka diduga memberikan prioritas kepada petani-petani tertentu yang memiliki kedekatan atau ‘orang dalam’, sehingga petani-petani kecil yang tidak memiliki akses atau koneksi menjadi korban,” ungkap Toni.
Lebih lanjut, Toni mencontohkan kasus seorang petani di Sawah Luhur yang telah lama bermimpi untuk menggarap lahan milik Pemkot Serang. Petani tersebut bahkan siap membayar sewa sebesar Rp6.000.000 per tahun, namun hingga saat ini belum juga mendapatkan kesempatan.
“Ini adalah potret buram ketidakadilan yang terjadi di sektor pertanian Kota Serang. Kami tidak bisa tinggal diam melihat kondisi seperti ini. Kami akan terus menyuarakan aspirasi petani dan mendesak Pemkot Serang untuk segera mengambil tindakan tegas,” tegas Toni.
Sebagai solusi, Toni mengusulkan agar Pemkot Serang melakukan audit menyeluruh terhadap sistem sewa lahan pertanian yang ada saat ini. Selain itu, Toni juga meminta agar Pemkot Serang menerapkan sistem rotasi lahan secara berkala, misalnya setiap dua tahun sekali, sehingga semua petani memiliki kesempatan yang sama untuk menggarap lahan milik Pemkot Serang.
“Kami juga meminta agar Pemkot Serang melibatkan perwakilan petani dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan pertanian. Dengan demikian, aspirasi dan kepentingan petani dapat terakomodasi dengan baik,” imbuh Toni.
Toni berharap, dengan adanya perhatian dan tindakan nyata dari Pemkot Serang, masalah ketidakadilan dalam pengelolaan lahan pertanian di Kota Serang dapat segera diatasi. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami dari Compas Kota News.com akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Kami akan terus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak mereka sebagai petani. Kami juga akan terus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” pungkas Toni.
(Tf/red)
