Pedagang Tolak Rencana Pembongkaran Pasar Induk Rau, Sebut Tidak Masuk Akal
SERANG.CompasKotaNews.Com
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk merobohkan dan membangun ulang Pasar Induk Rau (PIR) mendapat penentangan keras dari para pedagang. Mereka menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan serta terkesan lebih mengutamakan kepentingan bisnis ketimbang kepentingan masyarakat.
Aeng Haerudin, pengurus Himpunan Pedagang Pasar Induk Rau (HIMPAS), menegaskan bahwa pasar yang dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di Kota Serang itu masih dalam kondisi layak pakai.
“Bangunan PIR masih kokoh dan usianya pun belum terlalu tua. Yang diperlukan hanyalah renovasi sebagian dan penataan area. Itu sudah cukup,” ujarnya.
Aeng menyebut, pedagang bersama HIMPAS sudah berulang kali menggelar audiensi dengan Pemkot Serang untuk menyampaikan masukan agar rencana tersebut ditinjau ulang secara menyeluruh.
“Kami sudah sampaikan dalam forum resmi, agar Pemkot tidak gegabah mengambil keputusan. Secara teknis, konstruksi utama PIR masih sangat baik dan bisa digunakan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Habib Saleh, salah satu pedagang. Menurutnya, rencana pembongkaran pasar justru merugikan pedagang dan masyarakat.
“Kami merasa seperti dijadikan bahan eksperimen. Bangunan pasar ini masih bisa bertahan puluhan tahun jika dirawat. Jadi kenapa harus dibongkar? Ada apa di balik rencana ini?” ungkap Habib dengan nada kecewa.
Habib menambahkan, setelah pengelolaan pasar resmi kembali ke tangan Pemkot Serang dari pihak ketiga, seharusnya pemerintah lebih fokus mengoptimalkan pengelolaan untuk meningkatkan pendapatan daerah, bukan malah membongkarnya.
“Kalau baru saja diambil alih lalu langsung direncanakan dibongkar, kesannya jelas lebih condong ke kepentingan bisnis, bukan keberpihakan pada rakyat,” katanya.
Pantauan di lapangan menunjukkan, mayoritas pedagang PIR kompak menolak rencana pembongkaran. Mereka lebih mendorong opsi renovasi dan penataan ulang agar pasar tetap produktif tanpa harus mengorbankan kepentingan pedagang maupun masyarakat.
(Rie/red)
