Prabowo Subianto Tegaskan Reformasi Polri: Wajibkan Laporan Triwulanan dan Ungkap Kekurangan Secara Terbuka

oleh
Prabowo lantik Komite Reformasi Polri 7 November 2025
Prabowo Subianto Tegaskan Reformasi Polri: Wajibkan Laporan Triwulanan dan Ungkap Kekurangan Secara Terbuka

Jakarta, CompasKotaNews.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen kuat untuk mempercepat transformasi di lembaga kepolisian negara. Dalam pelantikan Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025), ia memerintahkan tim ahli ini untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai aspek institusi Polri, mulai dari potensi unggul hingga tantangan yang dihadapi.

Menurut Prabowo, proses reformasi ini harus didasari pada prioritas kepentingan nasional. “Kita perlu menganalisis secara mendalam seluruh elemen di Polri, termasuk segala kelebihan dan kelemahan yang ada. Mari kita fokus pada kemajuan bangsa dan negara,” tegasnya saat menyampaikan arahan langsung kepada para anggota komite.

Floating Ad with AdSense
X

Dorongan untuk Transparansi dan Partisipasi Aktif

Presiden ke-8 RI ini menegaskan bahwa anggota komite tidak boleh ragu-ragu dalam mengidentifikasi isu-isu krusial di internal kepolisian. “Janganlah kita gentar untuk menyoroti kekurangan yang nyata. Justru dari situ, kita bisa membangun perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk memastikan efektivitas, Prabowo juga menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terlibat secara langsung dalam setiap diskusi komite. Hal ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dan mempercepat implementasi rekomendasi.

Fleksibilitas Waktu Kerja dengan Mekanisme Pelaporan Rutin

Masa tugas komite ini tidak dibatasi secara ketat, memberikan ruang bagi kajian mendalam tanpa tekanan waktu. Namun, untuk menjaga momentum, Prabowo mewajibkan penyampaian laporan kemajuan setiap tiga bulan sekali. “Saya tidak membatasi durasi kerja tim ini. Yang penting, setiap triwulan, saya ingin menerima update lengkap dari kalian,” katanya.

BACA JUGA :  𝑷𝑨𝑪 𝑷𝒆𝒎𝒖𝒅𝒂 𝑷𝒂𝒏𝒄𝒂𝒔𝒊𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒅𝒂𝒔𝒂𝒓𝒊 𝒊𝒏𝒈𝒂𝒕𝒌𝒂𝒏 𝑷𝑷𝑲 𝑫𝒂𝒏 𝑷𝑷𝑺 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒔 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒑𝒂𝒕 𝑵𝒆𝒕𝒓𝒂𝒍

Fungsi pokok komite adalah merumuskan usulan kebijakan strategis bagi pemerintah. Rekomendasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi langkah-langkah reformasi lebih lanjut di Polri, dengan tujuan utama menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan sesuai prinsip rule of law.

Visi Reformasi: Hukum yang Adil untuk Semua Warga Negara

Prabowo menutup arahan dengan pesan inspiratif, mengajak seluruh pihak untuk merefleksikan kemampuan bangsa dalam menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. “Apakah kita siap menyelenggarakan penegakan hukum yang benar-benar melindungi rakyat? Itulah esensi dari reformasi ini,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai langkah konkret pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merevitalisasi Polri agar lebih profesional, modern, dan dekat dengan masyarakat. Komite ini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, yang merangkap sebagai anggota.

Daftar Lengkap Anggota Komite Reformasi Polri

Berikut adalah 10 tokoh yang resmi dilantik sebagai anggota Komite Percepatan Reformasi Kepolisian RI:

  1. Jimly Asshiddiqie – Ketua merangkap anggota
  2. Yusril Ihza Mahendra
  3. Supratman Andi Agtas
  4. Otto Hasibuan
  5. Jenderal (Purn) Tito Karnavian
  6. Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
  7. Mahfud MD
  8. Jenderal (Purn) Badrodin Haiti
  9. Jenderal (Purn) Idham Azis
  10. Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri

Langkah ini diharapkan menjadi katalisator perubahan positif di sektor keamanan nasional. Pantau terus update terkini seputar kebijakan pemerintah di CompasKotaNews.com untuk informasi reformasi Polri terbaru.

Penulis: Tim Redaksi CompasKotaNews.com | Editor: [Red] | Tanggal Publikasi: 7 November 2025