Temui Mendagri, Tito Karnavian Minta Pengurus Baru DPP ABPEDNAS Perkuat Tupoksi BPD di Seluruh Indonesia
Jakarta.CompasKotaNews.Com
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) melakukan audiensi resmi dengan Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., dalam rangka melaporkan program kerja organisasi serta penyampaian permohonan pengukuhan kepengurusan DPP ABPEDNAS.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan komitmennya untuk mendukung dan siap melakukan pengukuhan resmi kepengurusan baru DPP ABPEDNAS. Dukungan ini merupakan bentuk apresiasi Kemendagri terhadap peran strategis ABPEDNAS sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
“Saya akan hadir mengukuhkan kepengurusan baru ABPEDNAS. Keberadaan BPD sebagai lembaga demokrasi desa harus terus diperkuat baik kapasitas, integritas, maupun fungsinya,” tegas Mendagri.
Audiensi ini, dihadiri oleh Ketua Umum Indra Utama dan Sekjend DPP Abpednas Adhitya Yusma Perdana. Pada kesempatan itu Mendagri juga memberikan pesan khusus agar ABPEDNAS terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama dalam tiga aspek utama:
- Fungsi legislasi desa – memastikan penyusunan dan keselarasan peraturan desa.
- Fungsi pengawasan – mengawal transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana desa.
- Fungsi menyalurkan aspirasi – memperkuat kualitas musyawarah desa dan partisipasi masyarakat.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, menyampaikan apresiasi kepada Mendagri atas dukungan penuh yang diberikan.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Mendagri atas waktu, dukungan dan perhatian besar kepada BPD di seluruh Indonesia. ABPEDNAS akan terus memperkuat kapasitas kelembagaan BPD agar semakin profesional dan berdaya guna dalam pembangunan desa,” ujar Indra Utama.
Audiensi ini juga membahas agenda nasional ABPEDNAS, termasuk:
peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan dan sertifikasi,
penguatan koordinasi pusat–daerah untuk pembinaan BPD, rencana Rapimnas DPP ABPEDNAS, rumah besar Anggota BPD se-Indonesia,
serta kontribusi ABPEDNAS dalam mendukung program prioritas pemerintah terkait pembangunan desa dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Dengan dukungan Kemendagri, ABPEDNAS menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola desa, meningkatkan kualitas pemerintahan desa, dan memastikan peran BPD semakin relevan dalam mewujudkan desa maju, berdaulat, dan mandiri.
(Red)
