BANTEN – Besarnya alokasi anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Banten memunculkan sorotan. Pemerintah Provinsi Banten disebut telah menyiapkan dana sekitar Rp107,04 miliar untuk pembayaran tukin tahun 2026. Namun di lapangan, sejumlah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) justru mengaku hanya menerima sekitar Rp350 ribu per bulan.
Kondisi tersebut memicu tanda tanya dan kekecewaan di kalangan PPPK, khususnya yang bertugas di sektor pendidikan.
Anggaran Ratusan Miliar untuk Ribuan PPPK
Informasi yang beredar menyebutkan, anggaran Rp107,04 miliar tersebut diperuntukkan bagi 13.818 PPPK penuh waktu di lingkungan Pemprov Banten selama satu tahun anggaran. Dana itu diklaim sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur serta mendorong optimalisasi pelayanan publik.
Secara hitungan, nilai anggaran yang besar tersebut seharusnya mampu memberikan tambahan penghasilan yang layak bagi para PPPK. Namun realisasi di lapangan disebut tidak sesuai ekspektasi sebagian pegawai.
Pegawai Dindik Mengeluh Nominal Tukin Minim
Beberapa PPPK di Dinas Pendidikan Banten mengaku hanya menerima tukin sekitar Rp350 ribu per bulan. Angka tersebut dinilai jauh dari harapan, terlebih dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
Tak hanya itu, beredar pula informasi bahwa tunjangan dapat mengalami pemotongan hingga 30 persen apabila pegawai mengambil cuti. Kebijakan ini semakin menambah keresahan karena dianggap memberatkan.
Seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara angka anggaran yang dipublikasikan dan nominal yang diterima di rekening masing-masing pegawai.
Isu Penyesuaian Tukin
Selain nominal yang dinilai kecil, muncul pula isu adanya rencana penyesuaian besaran tukin bagi PPPK angkatan sebelumnya. Disebutkan bahwa sempat ada wacana pengurangan tunjangan dari Rp2,5 juta menjadi Rp1,5 juta guna menyesuaikan kebutuhan anggaran bagi pegawai baru.
Meski belum ada penjelasan resmi secara rinci terkait skema tersebut, kabar itu semakin memperkuat rasa ketidakpastian di kalangan PPPK.
Menunggu Penjelasan Resmi
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait mekanisme perhitungan dan distribusi tukin PPPK di Banten. Transparansi dan penjelasan menyeluruh dari pihak terkait dinilai penting agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Para pegawai berharap ada kejelasan mengenai dasar perhitungan, komponen pemotongan, serta skema pembagian anggaran yang sebenarnya. Dengan begitu, kesenjangan informasi antara angka anggaran dan realisasi di lapangan dapat dijelaskan secara terbuka.
Hingga kini, polemik tukin PPPK di Banten masih menjadi perbincangan hangat, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan. (Red/CKN)
