Pandeglang, 15 Januari 2025 || Compaskotanews.com – Keputusan pergantian Penjabat Sementara (PJ) Kepala Desa CiKentrung, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan tajam dan kekecewaan mendalam dari masyarakat desa. Tidak hanya warga, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta RT dan RW juga menyampaikan keberatan atas langkah ini, yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi mereka.
Sejak awal, masyarakat telah menyampaikan harapan kepada Camat Cadasari agar pergantian PJ Desa CiKentrung dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Namun, kenyataannya, proses pergantian ini dianggap jauh dari mekanisme yang transparan dan tidak melibatkan suara warga secara utuh.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. “Kami berharap pemimpin desa dipilih berdasarkan pemahaman akan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Keputusan ini justru mengabaikan aspirasi warga,” ujarnya.
Minimnya komunikasi antara pihak kecamatan dengan masyarakat juga menjadi sorotan. Warga khawatir PJ yang baru tidak mampu melanjutkan program-program yang telah direncanakan oleh pemimpin sebelumnya. Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang menginginkan kesinambungan pembangunan desa.
Menanggapi situasi ini, perangkat desa, Ketua BPD, RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat sebelumnya telah mendatangi kantor Kecamatan Cadasari. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan permintaan agar pergantian PJ Desa CiKentrung ditunda hingga Pemilihan Kepala Desa tahun 2025 mendatang.
Camat Cadasari menerima aspirasi tersebut dan berjanji untuk melakukan evaluasi kinerja PJ yang baru. Ia juga menyatakan akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat agar kebijakan yang diambil dapat diterima semua pihak.
Meski demikian, masyarakat Desa CiKentrung berharap langkah konkret dari pemerintah kecamatan segera diambil. Mereka menuntut transparansi dalam proses pengambilan keputusan agar kepercayaan warga terhadap pemerintah tetap terjaga.
“Kami ingin PJ saat ini diberi kesempatan menyelesaikan program yang sudah direncanakan. Jangan sampai pergantian ini justru menghambat kemajuan desa,” ujar salah seorang Ketua RT.
Kasus ini mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Tanpa keterlibatan warga, kebijakan yang diambil berisiko tidak mendapat dukungan penuh dan bahkan menimbulkan konflik.
Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan memberikan ruang dialog sebelum mengambil keputusan penting. Mereka menilai, langkah ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Transparansi dan keterbukaan adalah kunci untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Masyarakat Desa CiKentrung berharap, ke depan, aspirasi mereka dapat menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
Pergantian PJ Kepala Desa CiKentrung menjadi pembelajaran penting tentang bagaimana keputusan di tingkat lokal memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Saat ini, warga berharap pemerintah kecamatan benar-benar mendengarkan suara mereka dan mengupayakan solusi yang terbaik bagi kemajuan Desa CiKentrung. “Kami ingin pembangunan desa terus berjalan tanpa hambatan,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi, komunikasi, dan partisipasi warga dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
(Yos/red)
