CompasKotaNews.com – Dikutip dari Tempo.co Polemik terkait alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat menjelang perayaan Lebaran 2026. Meski sekolah berhenti selama libur Idulfitri, pemerintah tetap mengalokasikan dana besar untuk MBG, yang memicu sorotan publik dan partai politik.
Anggaran Triliunan Tetap Jalan Meski Libur
Evaluasi terbaru menunjukkan, sekitar Rp 8,4 triliun bisa dihemat jika MBG dihentikan sementara selama libur sekolah Lebaran. Dana ini dinilai bisa dialihkan untuk program lain yang lebih mendesak pada periode libur panjang.
Selain itu, jika MBG tetap berjalan, anggaran yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 1 triliun per hari, meskipun sekolah tidak beroperasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal efisiensi penggunaan anggaran negara.
Respons Partai Politik dan Publik
Beberapa partai politik menyoroti kebijakan ini. Misalnya, PKS meminta pemerintah mengevaluasi MBG secara menyeluruh, termasuk efektivitas program dan model pelaksanaannya.
Selain itu, masyarakat menilai bahwa pengeluaran besar di masa libur sekolah menunjukkan kurangnya transparansi dan efisiensi, sehingga dianggap pemborosan anggaran negara.
Penjelasan Pemerintah Soal MBG
Pemerintah menegaskan, keputusan untuk tetap melanjutkan MBG bukan tanpa alasan. Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa mekanisme anggaran MBG dihitung berdasarkan hari efektif sekolah, sehingga penghentian sementara bisa mempengaruhi kualitas layanan dan penerima manfaat.
Meski begitu, pro kontra tetap tajam karena sebagian pihak berpendapat alokasi dana besar seharusnya ditunda atau dikonsolidasikan demi prioritas lain selama libur Lebaran.
Dampak Langsung dan Potensi Efisiensi
Jika MBG dihentikan sementara selama libur Lebaran, potensi penghematan bisa dialihkan ke program sosial lain atau pembangunan infrastruktur pendidikan. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi penggunaan dana publik agar tepat sasaran.
Perhatian Publik Terhadap Transparansi Anggaran
Publik mengharapkan transparansi yang lebih baik, terutama pada program yang menggunakan dana triliunan. Masalah ini membuka diskusi tentang bagaimana pemerintah bisa menyeimbangkan antara pelayanan publik dan efisiensi anggaran. (Red/CKN)
