Pemkab Pandeglang Tanggapi Penolakan Warga Soal TPA untuk Sampah Tangsel
Pandeglang, CompasKotaNews.com – Pemerintah Kabupaten Pandeglang akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol di Kecamatan Koroncong sebagai lokasi pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Rencana tersebut sebelumnya memicu penolakan keras dari masyarakat sekitar. Warga menyuarakan protes dengan memblokir jalan menuju TPA dan mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang.
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pemkot Tangsel dilakukan sebagai solusi atas tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemerintah pusat memberikan waktu hingga akhir tahun 2025 agar seluruh daerah mengubah sistem pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill, bukan lagi open dumping.
“Kalau tidak dilakukan perbaikan, TPA kita bisa ditutup. Artinya, sampah di Pandeglang akan menumpuk dan sulit diatasi,” ujar Iing.
Ia menegaskan, kerja sama ini tak serta-merta hanya menerima sampah dari luar, melainkan bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan memenuhi syarat teknis.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Tangsel akan memberikan bantuan senilai Rp40 miliar kepada Pandeglang. Dana ini akan digunakan untuk memperluas lahan TPA, membeli alat berat, dan membangun fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik.
Selain itu, pendapatan dari retribusi sampah diperkirakan meningkat signifikan. Saat ini, retribusi sampah hanya menyumbang sekitar Rp3 miliar per tahun. Dengan kerja sama ini, target pendapatan bisa mencapai Rp6 hingga Rp11 miliar per tahun.
“Ini adalah peluang untuk menyelamatkan TPA kita dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Tapi tentu, semua harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Meski demikian, Pemkab Pandeglang tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Pemerintah berharap warga dapat memahami urgensi program ini demi kepentingan bersama dan keberlanjutan pengelolaan sampah di daerah. (Red/CKN)
