Compaskotanews. Com.
Tanggal: 4 Juli 2023
Dalam beberapa minggu terakhir, sebuah kebijakan zonasi pendaftaran anak sekolah telah menjadi sorotan utama di kalangan warga. Kebijakan ini ditujukan untuk mengatur dan memastikan distribusi yang adil dari siswa di sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Namun, keluhan dari sejumlah warga tentang kebijakan tersebut telah memicu kontroversi yang tak terduga.
Kebijakan zonasi pendaftaran anak sekolah pada dasarnya bertujuan untuk menghindari segregasi sosial dan memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang adil ke pendidikan berkualitas. Dengan mengalokasikan kuota penerimaan berdasarkan wilayah tempat tinggal, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konsentrasi siswa dari latar belakang ekonomi yang serupa di satu sekolah.
Namun, sejumlah warga menganggap kebijakan ini tidak adil dan memunculkan berbagai keluhan. Salah satu keluhan utama adalah bahwa sistem zonasi tersebut dapat menghambat kebebasan orang tua dalam memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka. Beberapa orang tua berpendapat bahwa mereka seharusnya memiliki hak untuk memilih sekolah berdasarkan reputasi dan keunggulan akademik, bukan hanya berdasarkan lokasi tempat tinggal.
Sebuah petisi daring telah dibuat oleh kelompok warga yang tidak puas dengan kebijakan zonasi tersebut. Petisi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan telah menarik perhatian media. Dalam petisi tersebut, warga meminta agar pemerintah setempat meninjau kembali kebijakan tersebut dan mempertimbangkan opsi lain yang lebih inklusif dan adil.
Selain itu, beberapa warga juga berpendapat bahwa kebijakan zonasi ini tidak memperhitungkan kebutuhan khusus anak-anak dengan disabilitas. Mereka berpendapat bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus harus memiliki akses yang sama ke sekolah-sekolah yang menyediakan layanan pendidikan inklusif.
Keluhan lainnya termasuk perasaan bahwa sistem zonasi ini cenderung menghasilkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Beberapa warga menganggap bahwa sekolah-sekolah di wilayah tertentu menjadi terlalu dipadati sementara sekolah di wilayah lain menjadi underenrolled. Hal ini dapat berdampak negatif pada mutu pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah yang padat.
Dalam menanggapi keluhan-keluhan ini, pemerintah setempat telah menyatakan komitmennya untuk mendengarkan aspirasi warga dan membuka dialog yang inklusif. Mereka berjanji akan mempertimbangkan ulang kebijakan zonasi pendaftaran anak sekolah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk warga dan ahli pendidikan.
Kontroversi seputar kebijakan zonasi pendaftaran anak sekolah ini masih berlanjut, sehingga menjaga juga kemungkinan adanya pembelian bangku sekolah yang di lakukan oleh oknum kepala sekolah, atau guru terhadap orang tua murid yang menginginkan sekolah favoritnya atau yang di inginkan oleh anak tersebut imbuhnya. Red (yd).
