Compaskotanews. Com.
Pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, Aliansi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bersama dengan ,(PK FKUI) menggelar aksi demo besar-besaran di depan Mahkamah Konstitusi. Aksi ini merupakan respons terhadap kontroversialnya UU No 6 Tahun 2023 yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah.
Para demonstran berkumpul dengan semangat yang tinggi di depan Mahkamah Konstitusi sejak pagi hari, membawa spanduk dan poster yang menyuarakan tuntutan mereka. Mereka memprotes keras UU No 6 Tahun 2023 yang mereka anggap merugikan buruh-buruh di Indonesia.
Salah satu tuntutan utama yang diungkapkan oleh Aliansi KSBSI dan PK FKUI adalah pencabutan UU No 6 Tahun 2023. Mereka berpendapat bahwa undang-undang ini secara signifikan menyengsarakan buruh dengan mengurangi hak-hak mereka dalam hal upah, jam kerja, dan perlindungan ketenagakerjaan secara keseluruhan. Demonstran bersatu dalam keyakinan bahwa aksi mereka adalah langkah awal untuk memperjuangkan keadilan bagi pekerja di seluruh Indonesia.
Aksi demo ini juga menarik perhatian publik secara luas, dengan ribuan orang bergabung dalam protes tersebut. Para pemimpin Aliansi KSBSI dan PK FKUI memberikan pidato yang memotivasi dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menolak UU yang mereka sebut sebagai “undang-undang yang merugikan buruh.”
Selama aksi demo berlangsung, situasi tetap damai dan tertib. Para petugas kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan dan memastikan bahwa demonstrasi berjalan dengan aman. Meskipun suasana penuh semangat, para peserta tetap menjunjung tinggi disiplin dan ketertiban.
Pemerintah Indonesia akan dihadapkan pada tekanan yang semakin besar untuk merespons tuntutan demonstran ini. Aliansi KSBSI dan PK FKUI telah menyatakan tekad mereka untuk terus berjuang hingga UU No 6 Tahun 2023 dicabut atau direvisi secara substansial.
Aksi demo ini mencerminkan semangat perjuangan buruh Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menjadi sorotan utama dalam perdebatan publik mengenai perubahan kebijakan ketenagakerjaan. Kita akan terus mengikuti perkembangan ini dan melihat bagaimana pemerintah dan Mahkamah Konstitusi merespons tuntutan tersebut tuturnya.
Red (yudi)
