Mendagri Tito Karnavian Minta Kepada Kepala Daerah Hentikan Pengangkatan Honorer yang Tidak Memiliki Skil Hanya Jadi Beban APBD

oleh

Mentri dalam negri Tito Karnavian menghimbau kepada seluruh kepala daerah se Indonesia agar untuk rekrutmen Pagawai honorer tidak asal asalan.

Jakarta || Compaskotanews.com — Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Hentikan Pengangkatan Honorer

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan permintaan tegas kepada kepala daerah untuk menghentikan pengangkatan honorer, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan atau hanya merupakan tenaga administrasi yang ditempatkan karena hubungan keluarga pejabat atau koneksi politik.

“Saya minta kepada kepala daerah, jika pengangkatan honorer sudah berlebihan dan tidak efektif, mereka harus berani untuk mengambil keputusan untuk menghentikannya. Bahkan jika mereka menang dalam pemilihan kepala daerah, mereka harus menghindari memberikan bom waktu dengan pengangkatan honorer yang tidak tepat,” kata Mendagri Tito dalam kunjungannya di Belitung pada Jumat (15/9/2023).

Mendagri Tito menekankan bahwa jika honorer memiliki keterampilan yang relevan, seperti tenaga kesehatan atau guru, maka pengangkatannya tidak menjadi masalah. Namun, ia sangat menentang pengangkatan honorer yang tidak memiliki keterampilan khusus, seperti tenaga administrasi, karena hal ini dapat menjadi beban bagi pemerintah berikutnya.

Selama mengkaji anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kabupaten/kota dan provinsi di Bangka Belitung, Tito mencatat bahwa ada situasi di mana kepala daerah mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk belanja pegawai, mencapai Rp400 miliar dari total Rp900 miliar. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas.

Tito juga menyebut daerah-daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah, yaitu di bawah 10 persen, yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Setengah dari dana transfer tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai.

“Saya akan memeriksa lagi apakah ada pegawai honorer di antara mereka, karena kita tidak ingin dominasi pegawai honorer dalam anggaran daerah,” tambahnya.

BACA JUGA :  Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2024 Kota Serang Dibuka, Inilah Proses Seleksinya

Tito Karnavian menyoroti pentingnya penggunaan anggaran daerah yang efisien untuk kepentingan masyarakat, daripada hanya untuk membiayai pengangkatan honorer yang tidak tepat.

(Tf/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *