Bogor || Compaskotanews.com — Pengumpulan 417 Kepala Desa di Kabupaten Bogor di Ibis Hotel TSM Bandung pada 12 Januari 2024 mendatang dikaitkan dengan agenda jaga desa.
Dugaan terkait iuran sebesar Rp 10 juta per Kepala Desa untuk mendukung suksesnya agenda tersebut mulai mencuat di kalangan masyarakat.
Pengamat Kebijakan Desa Mandiri (PKDM) Wilayah Bogor, Putra Ardiansyah, menyoroti fenomena ini terutama dalam konteks tahun politik yang sedang berlangsung.
Ardiansyah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kegiatan tersebut, menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat lebih penting, terutama di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pemilu 2024.
Menurutnya, momen politik tersebut membuat kegiatan semacam itu tampak kurang relevan dan berpotensi terkait dengan agenda politik praktis.
Ardiansyah khawatir bahwa pengumpulan para Kades dapat dimanfaatkan sebagai alat pengarahan terhadap Calon Presiden (Capres) tertentu.
Ia mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut di tengah ketidaksetaraan sosial yang masih melanda wilayah Bogor.
Putra Ardiansyah mengajak para Kepala Desa untuk tetap fokus menjadi pelayan masyarakat daripada memprioritaskan agenda yang dinilai tidak jelas arah dan tujuannya.
Kepala Kejari Kabupaten Bogor, Sri Kuncoro, membantah keterlibatan Kejaksaan Negeri dalam agenda tersebut, menyatakan bahwa mereka hanya diundang sebagai narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
(Tf/red)
