Aturan Baru di RI Akan Mengizinkan Anggota TNI/Polri Mengisi Jabatan ASN

oleh

Jakarta || Compaskotanews.com —
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur manajemen aparatur sipil negara (ASN) hampir selesai. Menurutnya, aspek substansi dari aturan tersebut telah terpenuhi sepenuhnya, dan diharapkan akan diterbitkan pada akhir April 2024.

Salah satu poin yang dibahas dalam aturan tersebut adalah kemungkinan bagi anggota TNI dan Polri untuk mengisi jabatan ASN, dan sebaliknya. Anas menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara ketat dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi terkait.

“Aturan ini akan melibatkan seleksi yang ketat dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi terkait, dengan menggunakan mekanisme manajemen talenta. Hal ini akan memastikan bahwa kita mendapatkan tenaga terbaik dari TNI/Polri dan sebaliknya,” jelas Anas dalam keterangannya, Selasa (12/3/2024).

Pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan platform digital untuk manajemen ASN. Platform ini akan menjadi sarana utama bagi ASN untuk mendapatkan layanan digital yang mendukung manajemen ASN, sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. Anas menekankan bahwa instansi pemerintah wajib menggunakan platform ini.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah menggandeng pakar dan akademisi untuk memberikan masukan pada RPP ini. Anas menyatakan bahwa pihaknya juga akan meminta masukan dari Komisi II DPR untuk memastikan kualitas dan implementasi dari peraturan yang dihasilkan.

“Keterlibatan para akademisi akan memperkaya referensi dan sudut pandang dalam penyusunan RPP ini, sehingga dapat memiliki kualitas yang baik dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Minggu ini, kami juga akan meminta masukan dari DPR RI/Komisi II,” tambah Anas.

Dengan demikian, aturan baru ini diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam manajemen ASN dan memberikan kesempatan bagi anggota TNI/Polri untuk berkontribusi dalam sektor pemerintahan, serta memperkuat sinergi antara kedua lembaga tersebut.

***Ckn

BACA JUGA :  Inilah Alasan Menpan RB Rombak Rumus Perhitungan Tunjangan Kinerja PNS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *