Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman, menjelaskan bahwa tahap kedua ini menawarkan 11.737 formasi. Dari jumlah tersebut, 4.695 formasi diperuntukkan bagi tenaga guru, 6.763 untuk tenaga teknis, dan 279 untuk tenaga kesehatan. Menurut Aan, tahap ini menjadi kesempatan bagi pelamar untuk memenuhi kuota yang belum terpenuhi pada seleksi tahap pertama.
Pada tahap pertama sebelumnya, Pemprov Banten mencatat adanya kekurangan pelamar, baik karena tidak memenuhi syarat maupun karena adanya pembatasan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi CASN. “Jumlah pendaftar tahap pertama cukup besar, tetapi masih belum memenuhi kebutuhan yang ditetapkan,” ujar Aan.
Data BKD Provinsi Banten menunjukkan bahwa seleksi tahap pertama menarik 6.295 pelamar untuk formasi teknis, 4.623 pelamar untuk formasi guru, dan 242 pelamar untuk formasi kesehatan. Namun, terdapat sejumlah kendala, termasuk pelamar yang tidak memenuhi kriteria administratif. Dari total 11.132 pelamar, 28 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Untuk tahap kedua ini, BKD Provinsi Banten memastikan proses seleksi akan berjalan lebih optimal. Aan mengimbau tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi untuk memanfaatkan peluang ini. “Kami berupaya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang ingin berkontribusi di sektor pelayanan publik,” jelasnya.
Selain memperluas kesempatan, Pemprov Banten juga meningkatkan sosialisasi terkait persyaratan dan prosedur seleksi. Aan menambahkan, “Kami ingin memastikan semua pelamar memahami persyaratan dan tahapan seleksi agar tidak ada kesalahan administrasi yang merugikan mereka.”
Seleksi PPPK tahap kedua ini dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelayanan publik di Provinsi Banten.
Pemerintah daerah juga optimistis bahwa formasi yang tersedia dapat terpenuhi dengan kualitas tenaga kerja yang memadai.
Salah satu prioritas dalam seleksi kali ini adalah memastikan transparansi dan keadilan.
Aan menegaskan bahwa seluruh proses seleksi akan diawasi secara ketat untuk menjamin hasil yang objektif. “Kami berkomitmen untuk menjalankan seleksi ini dengan prinsip meritokrasi,” tambahnya.
Bagi tenaga non-ASN, terutama yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah, seleksi ini menjadi angin segar. Banyak dari mereka berharap dapat memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti melalui program PPPK.
Provinsi Banten menjadi salah satu daerah dengan jumlah kebutuhan PPPK terbesar di Indonesia. Dengan kebutuhan tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan yang signifikan, seleksi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Aan juga menyoroti pentingnya kesiapan pelamar dalam menghadapi tahapan seleksi. “Kami mengimbau pelamar untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari segi dokumen maupun kompetensi,” katanya.
Hingga saat ini, BKD terus memantau perkembangan pendaftaran dan memberikan bantuan informasi kepada calon pelamar yang membutuhkan. Layanan informasi pun tersedia untuk mempermudah pelamar memahami proses dan menjawab pertanyaan mereka.
Dengan proses seleksi yang terus berjalan, Pemprov Banten berharap dapat mencapai target pengadaan tenaga kerja pada akhir tahun anggaran 2024. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Para pelamar yang berminat diimbau segera mendaftar sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dengan formasi yang masih terbuka lebar, tahap kedua ini menjadi peluang besar bagi mereka yang ingin bergabung dalam jajaran tenaga kerja pemerintah di Provinsi Banten.
(Tf/red)
