SERANG KOTA || Compaskotanews.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Sudaryanto, menegaskan pentingnya kepastian tata ruang dalam mendorong investasi di wilayah tersebut. Menurutnya, tata ruang yang jelas mampu menarik investor domestik maupun internasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Investasi membutuhkan lokasi yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan,” ungkap Sudaryanto dalam acara Bimbingan Teknis Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Banten, Kamis (21/11/2024).
Ia menjelaskan, BPN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempermudah proses investasi, khususnya dalam perizinan KKPR. Jika lokasi usaha belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pihaknya akan menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan. “Pertimbangan teknis ini mencakup kesesuaian, kemampuan, dan risiko tanah yang digunakan untuk investasi. Kami mendukung penuh percepatan proses perizinan ini,” jelas Sudaryanto.
Setelah mendapatkan izin, investor dapat mengurus hak tanah sesuai kebutuhan, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) untuk perumahan atau Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan agribisnis.
Dalam acara tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Banten, Fahmi, menyoroti pentingnya tata ruang dan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah. “Kegiatan usaha kini terintegrasi dalam sistem OSS (Online Single Submission), yang memastikan semua kegiatan memitigasi risiko lingkungan,” katanya.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, Virgojanti, serta perwakilan pelaku usaha, Ketua IPPAT Banten, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten, dan sejumlah tamu undangan.
Fahmi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. “Pembangunan infrastruktur harus terintegrasi dengan rencana usaha, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Banten,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses perizinan yang lebih sederhana akan mempercepat realisasi pembangunan. “Jika semua pihak merasa nyaman, pelaksanaan pembangunan di lapangan akan berjalan lebih lancar,” tutup Fahmi.
Dengan langkah-langkah ini, Banten optimis menciptakan ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
(Jry/red)
