Skandal Mafia Baru Pupuk Bersubsidi: Mentan Amran Nonaktifkan 11 ASN & Siap Lakukan Pemecatan Terhadap Pelaku

oleh

Jakarta || Compaskotanews.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman kembali membongkar praktik mafia pupuk yang merugikan petani hingga triliunan rupiah. Ia mengungkap keterlibatan oknum Kementerian Pertanian (Kementan) dalam skandal ini, termasuk kolaborasi dengan pihak luar untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk palsu.

Amran mengungkap setidaknya lima perusahaan telah memproduksi pupuk palsu yang menyebabkan kerugian petani hingga Rp3,2 triliun. Kasus ini telah dilimpahkan ke pihak kepolisian, sementara 22 perusahaan lainnya kedapatan menjual pupuk di bawah standar dengan kadar nutrisi turun 30% dari ketentuan, yang berdampak serius pada hasil panen petani.

Floating Ad with AdSense
X

“Kasus ini sudah kami serahkan ke penegak hukum. Ada beberapa tersangka, termasuk pegawai Kementan yang terlibat dalam pemrosesan pupuk palsu ini,” ujar Amran saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (3/2/2025).

Menurut Amran, pola kejahatan ini semakin canggih. Kali ini, oknum Kementan bekerja sama dengan pihak luar untuk meminta uang hingga Rp10 miliar. “Ini kasus baru, berbeda dari sebelumnya. ASN Kementan terlibat dan meminta uang dalam jumlah besar,” ungkapnya.

Peredaran pupuk palsu ini ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, dengan dominasi di Pulau Jawa. Amran menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dan siap menindak tegas para pelaku yang merugikan petani serta mengancam ketahanan pangan nasional.

Sebagai respons atas temuan ini, Amran telah menonaktifkan 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam praktik curang ini. Beberapa di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Sebelas ASN Kementan sudah kami nonaktifkan. InsyaAllah sebentar lagi akan kami pecat,” tegasnya.

Langkah ini bukan pertama kalinya dilakukan Amran. Sebelumnya, ia telah memasukkan empat perusahaan pupuk ke daftar hitam setelah laboratorium menemukan kandungan NPK dalam produk mereka jauh di bawah standar, bahkan ada yang hanya 0 sekian persen dari minimum 15%.

“Empat perusahaan ini kami blacklist, dan berkasnya sudah dikirim ke penegak hukum. Selain itu, ada 23 perusahaan lain yang produknya tidak memenuhi spesifikasi dan sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Amran.

Sebelumnya, Amran juga menonaktifkan 11 pejabat Kementan, mulai dari direktur hingga staf yang terlibat dalam pengadaan pupuk palsu. Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia pupuk yang telah lama merugikan petani Indonesia.

“Kami mohon maaf, tapi ini demi keselamatan petani. Mulai hari ini, surat nonaktif mereka sudah keluar. Ada direktur, eselon 2, eselon 3, hingga staf yang memproses pengadaan pupuk,” bebernya.

Amran belum mengungkap lebih lanjut nama-nama pejabat yang terlibat, namun ia menegaskan langkah tegas ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan sektor pertanian dari mafia pupuk yang menggerogoti kesejahteraan petani.

“Kita tidak boleh sadis, tapi yang terpenting adalah menyelamatkan petani. Ini perintah langsung dari Presiden,” tandasnya.

BACA JUGA :  Konsumen Harus Faham Konteks Dan Kompleksitas Proses Jual Beli Rumah Di Boekit Serang Damai

Pemerintah berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk dan memastikan petani mendapatkan hak mereka tanpa permainan mafia yang merugikan.

(Tf/red)