Tangerang ||
Compaskotanews.com – Kasus dugaan penyelewengan Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Tangerang. Kepala Desa Waliwis, Saprudin, dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Banten oleh Ketua LSM Macan Tunggal Banten (MTB), Sapturi Rais. Laporan ini terkait dugaan penggelapan anggaran desa yang mencapai Rp600 juta dalam rentang waktu 2022 hingga 2024.
Menurut hasil investigasi LSM MTB, sejumlah warga dan perangkat desa mengaku kecewa dengan kepemimpinan Saprudin. Mereka menilai kebijakan yang diambilnya dalam mengelola keuangan desa tidak transparan dan melanggar aturan administrasi.
Salah satu poin yang disorot adalah pembelian berbagai kebutuhan desa yang dilakukan tanpa melibatkan perangkat terkait, termasuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Sejumlah program desa juga diduga dijalankan tanpa mekanisme yang jelas.
Sapturi Rais mengungkapkan bahwa program Ketahanan Pangan (Ketapang) dari tahun 2022 hingga 2024 diduga fiktif. Ia menyebut tidak ada realisasi fisik dari pengadaan domba dalam program tersebut, sementara laporan pertanggungjawaban yang diminta juga tidak ditemukan.
“Pengadaan domba dalam program Ketapang diduga hanya laporan di atas kertas. Saat ditanya bukti fisiknya, pihak desa mengklaim domba sudah mati, tetapi tidak ada laporan yang bisa membuktikannya,” ujar Sapturi.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan penggelembungan dana dalam program pencegahan stunting. Menurutnya, alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh Kepala Desa.
Saprudin diduga menjalankan berbagai program desa dengan sistem yang tertutup. Perangkat desa, termasuk sekretaris desa dan TPK, disebut tidak pernah dilibatkan dalam pembelanjaan anggaran sejak 2022.
“Dana Desa seolah dianggap sebagai milik pribadi. Belanja barang dilakukan tanpa koordinasi, dan perangkat desa tidak dilibatkan,” kata Sapturi.
Indikasi lain dari dugaan penyimpangan ini adalah proyek rehabilitasi sekolah desa. Menurut LSM MTB, anggaran yang seharusnya digunakan untuk perbaikan sekolah justru diselewengkan oleh kepala desa.
Atas berbagai temuan ini, LSM MTB bersama timnya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Waliwis. Hasil dari sidak tersebut semakin memperkuat dugaan adanya penyelewengan dana desa.
Merasa memiliki cukup bukti, Sapturi Rais akhirnya membawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Laporan resmi telah dilayangkan ke Krimsus Polda Banten untuk ditindaklanjuti.
Pihak kepolisian pun telah menerima laporan tersebut dan mulai melakukan kajian awal terhadap kasus ini. Namun, tim penyidik masih membutuhkan tambahan alat bukti guna memperkuat proses penyelidikan.
“Pihak Krimsus Polda Banten meminta tambahan bukti sebelum melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa Waliwis. Kami sudah memenuhi permintaan tersebut,” jelas Sapturi.
Saat ini, proses hukum masih berlangsung. Pihak kepolisian disebut tengah mengumpulkan data tambahan dan akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Kepala Desa Waliwis, Saprudin, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan terkait laporan yang dilayangkan terhadapnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan Dana Desa, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika terbukti bersalah, Kepala Desa Waliwis dapat dijerat dengan pasal terkait tindak pidana korupsi.
Masyarakat pun berharap agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak berwenang. Mereka menginginkan adanya kejelasan terkait dugaan penyelewengan anggaran desa agar Dana Desa dapat digunakan sesuai peruntukannya.
LSM Macan Tunggal Banten berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap tindakan tegas bisa diambil untuk mencegah kejadian serupa terjadi di desa lain.
Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini akan terus dipantau, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan penyelewengan Dana Desa di Waliwis.
(Tf/red)
