Walikota Serang Budi Rustandi Dorong Sosialisasi Jamkesda Lebih Maksimal demi Akses Kesehatan Warga Merata
SERANG KOTA || Compaskotanews.com – Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kembali menjadi sorotan utama Pemerintah Kota Serang. Walikota Serang, Budi Rustandi, menyampaikan keprihatinannya terkait masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap program ini, terutama bagi warga tidak mampu.
Hal itu disampaikan Budi saat melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Kencana (RS DKT) Serang pada Senin (14/4/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia sekaligus melakukan sosialisasi program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi jembatan layanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.
Budi menegaskan bahwa Jamkesda adalah solusi cepat untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan warga yang belum tercover BPJS aktif. Menurutnya, keterlambatan aktivasi BPJS PBI bisa diatasi dengan penggunaan Jamkesda yang berbasis Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Kalau BPJS PBI belum aktif karena proses administrasinya butuh waktu hingga 15 hari kerja, Jamkesda bisa jadi alternatif. Cukup dengan SKTM, warga sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis,” ujarnya tegas.
Ia berharap warga Kota Serang memahami bahwa hak mereka untuk sehat dijamin oleh pemerintah. Namun, tanpa informasi yang cukup, masyarakat bisa saja terlewatkan dari manfaat besar ini.
Menurut Budi, salah satu kendala utama adalah belum menyeluruhnya sosialisasi. Padahal, program ini sudah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi pasien di rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot Serang.
Dalam sidak tersebut, Budi juga menyempatkan diri berbincang langsung dengan pasien. Dari dialog tersebut, ia mendapatkan kesan positif atas layanan Jamkesda yang sudah diterima warga.
“Tadi saya tanya langsung ke pasien. Mereka merasa puas. Artinya pelaksanaan di lapangan sudah baik. Tinggal bagaimana kita menyampaikan informasi ini ke lebih banyak orang,” kata Budi.
Pemerintah Kota Serang saat ini telah menjalin kerja sama dengan lima rumah sakit untuk mengimplementasikan layanan Jamkesda berbasis SKTM. Hal ini dianggap cukup strategis untuk menjangkau warga di berbagai wilayah.
Budi menegaskan bahwa ke depan, Pemkot akan menggencarkan sosialisasi secara bertahap. Tujuannya jelas: memastikan tak ada lagi warga miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Ia juga mengingatkan jajaran dinas terkait untuk lebih proaktif menjangkau warga. Informasi tentang SKTM dan prosedur pengajuan harus dibuat lebih mudah dipahami dan dijangkau.
“Ini bukan soal programnya jalan atau tidak. Tapi bagaimana informasi sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai program bagus tapi tidak diketahui warga,” katanya.
Selain itu, Budi juga meminta agar kelurahan dan kecamatan dilibatkan dalam proses sosialisasi. Mereka dianggap sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Langkah ini diharapkan dapat membangun jembatan informasi antara rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat. Dengan begitu, hak kesehatan warga bisa lebih terjamin dan tepat sasaran.
Budi menutup kunjungannya dengan pesan agar semua pihak tidak hanya berfokus pada program, tetapi juga pada kemudahan akses dan keberlanjutan layanan. Ia menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang tak boleh terabaikan.
Dengan komitmen ini, Pemerintah Kota Serang berharap Jamkesda bisa menjadi pelindung nyata bagi warganya, terutama mereka yang paling membutuhkan.
(Tf/red)
