Serang Kota || Compaskotanews.com —
Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Wakil Wali Kota Serang, Agis, dalam sebuah acara bimbingan teknis pada Senin (9/6/2025), menuai kecaman luas dari berbagai kalangan, khususnya aktivis publik dan komunitas media di Banten.
Pernyataan Agis yang menyebutkan istilah “wartawan bodrek” dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan. Toni Firdaus, seorang penggiat publik dari Kota Serang, menjadi salah satu pihak pertama yang secara terbuka mengecam ucapan tersebut.
Menurut Toni, istilah “wartawan bodrek” memiliki konotasi negatif dan tidak pantas digunakan oleh seorang pejabat publik. Ia mendesak Agis segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada komunitas wartawan.
“Istilah itu bukan hanya melecehkan individu, tapi mencoreng seluruh profesi wartawan yang memiliki peran vital dalam demokrasi dan pengawasan publik,” tegas Toni dalam pernyataannya.
Toni juga menegaskan bahwa penggunaan istilah tersebut tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan generalisasi dan prasangka buruk terhadap insan pers yang bekerja secara profesional.
Menanggapi hal ini, sejumlah organisasi wartawan dan LSM di Banten juga menyuarakan protes. Mereka menilai bahwa pernyataan Agis telah melukai integritas dan martabat jurnalis yang selama ini menjaga komitmen pada kode etik jurnalistik.
Aliansi LSM dan wartawan yang tergabung dalam jaringan pengawasan sosial di Banten mengaku tengah mempertimbangkan langkah lanjutan jika permintaan maaf tidak segera dilakukan. Aksi turun ke jalan menjadi salah satu opsi yang sedang digodok.
“Jika tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari Agis, maka kami akan menyuarakan penolakan ini melalui demonstrasi damai,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Mereka menambahkan, bila yang dimaksud Agis adalah oknum wartawan yang menyalahgunakan profesi, maka seharusnya disampaikan dengan tegas bahwa ucapan itu bukan ditujukan kepada wartawan secara umum.
Polemik ini mencuat dari pernyataan Agis yang mengisyaratkan akan diadakan pelatihan khusus untuk menghadapi LSM dan “wartawan bodrek”. Hal ini dianggap sebagai sikap defensif dan merendahkan peran kritis dua pilar kontrol sosial tersebut.
Pakar komunikasi publik menilai istilah “wartawan bodrek” sudah lama digunakan sebagai sebutan peyoratif terhadap oknum yang diduga melakukan praktik pemerasan atau intimidasi. Namun, penggunaannya secara serampangan dapat menimbulkan efek domino terhadap citra profesi jurnalis secara keseluruhan.
Di sisi lain, ada regulasi hukum yang dapat digunakan oleh wartawan yang merasa dilecehkan secara verbal. Pasal-pasal seperti 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi rujukan utama dalam kasus-kasus semacam ini.
Ancaman hukuman atas pencemaran nama baik berkisar dari pidana penjara sembilan bulan hingga empat tahun, atau denda hingga Rp750 juta, tergantung dari konteks dan medium penyampaian ujaran tersebut.
Selain itu, tuduhan terhadap wartawan yang menyalahgunakan profesinya juga dapat dilaporkan dengan pasal pemerasan dalam KUHP, yang mengatur ancaman pidana hingga sembilan tahun penjara.
Namun, dalam konteks ini, komunitas wartawan lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian secara terbuka daripada langsung menempuh jalur hukum.
“Kami ingin ada kesadaran dari pejabat publik untuk menjaga ucapannya, karena kata-kata mereka membawa bobot dan bisa mempengaruhi persepsi masyarakat,” tambah Toni.
Dalam iklim demokrasi yang sehat, hubungan antara pemerintah, LSM, dan wartawan seharusnya dibangun di atas dasar saling menghargai peran dan fungsi masing-masing.
Sebagai pilar keempat demokrasi, wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan kontrol sosial, menyampaikan informasi yang akurat, dan menjaga ruang publik tetap sehat.
Karena itu, Toni dan komunitas jurnalis meminta agar pemerintah Kota Serang lebih bijak dalam menyikapi kritik serta menghindari generalisasi terhadap oknum yang menyimpang dari etika profesi.
Sampai saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Wakil Wali Kota Serang terkait maksud dari ucapannya. Sementara itu, tekanan dari berbagai pihak terus meningkat agar permintaan maaf disampaikan secepatnya.
Situasi ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam forum resmi yang melibatkan aparatur negara.
(Tf/red)
