Ketika Negara Lebih Tertarik Rekening Nganggur Dibanding Pengangguran
Oleh Redaksi CompasKotaNews • 31 Juli 2025 • Ekonomi
Jakarta, CompasKotaNews.com – Kebijakan pemblokiran sementara rekening tidak aktif atau rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ramai dibicarakan. Di satu sisi, langkah tersebut diklaim sebagai bentuk proteksi sistem keuangan nasional. Di sisi lain, publik mengkritik karena menilai negara lebih cepat bergerak terhadap “rekening nganggur” ketimbang menangani pengangguran warga.
PPATK menyatakan bahwa rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu berpotensi dijadikan sarana penyalahgunaan, mulai dari pencucian uang hingga penampungan dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Temuan terbaru mengungkap adanya dana bansos senilai lebih dari Rp2,1 triliun yang mengendap di rekening tidak aktif, memicu serangkaian audit dan pemblokiran sementara sebelum dilakukan verifikasi ulang dan pengaktifan kembali sebagian besar rekening tersebut.
Menurut pernyataan resmi, tindakan pemblokiran bukan dimaksudkan untuk merugikan nasabah, melainkan langkah pencegahan terhadap potensi kejahatan finansial. Namun, di ranah publik, narasi berbeda mengemuka.
Kritik Viral di Media Sosial
Di media sosial, frase “Ketika Negara Lebih Tertarik Rekening Nganggur Dibanding Pengangguran” menjadi viral. Warganet menyoroti ironi kebijakan: sistem sigap menindak rekening diam yang berpotensi disalahgunakan, tetapi terasa lamban dan kurang proaktif dalam menciptakan lapangan kerja atau memperkuat jaminan sosial bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.
“Negara tampak lebih waspada terhadap akun yang tidak bergerak ketimbang warga yang aktif mencari nafkah namun tak kunjung mendapatkan pekerjaan.”
Analisis: Ketimpangan Prioritas
Pakar ekonomi menilai bahwa upaya menjaga integritas sistem keuangan memang penting, namun perlu diseimbangkan dengan kebijakan aktif dalam menyelesaikan pengangguran. Pengamanan rekening dormant bersifat preventif dan berskala administratif, sementara pengangguran seringkali merupakan masalah struktural yang membutuhkan intervensi jangka panjang seperti pelatihan, insentif investasi, dan perluasan kesempatan kerja.
Lebih jauh, muncul kekhawatiran bahwa istilah “nganggur” bisa disalahpahami dalam dua konteks: rekening yang tidak aktif dan manusia tanpa pekerjaan. Keduanya membawa stigma berbeda. Rekening dormant bisa terjadi pada nasabah dengan kemampuan finansial tinggi sekalipun; sedangkan pengangguran merupakan realitas ekonomi bagi jutaan warga yang berjuang mencari penghidupan.
Respons dan Harapan Publik
Sementara otoritas terus menegaskan pentingnya langkah pengamanan finansial, masyarakat berharap agar perhatian serupa—atau setidaknya proporsional—ditujukan untuk isu lapangan kerja. “Yang kami perlukan bukan hanya rekening yang aman, tetapi juga pekerjaan yang layak,” ujar salah satu pengamat ekonomi independen.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup hanya diukur dari seberapa bersih sistem perbankan, tetapi juga dari seberapa efektif negara menghadirkan peluang bagi warganya. Kritik viral tersebut tidak menolak perlunya pengawasan keuangan; ia meminta keseimbangan: negara sebagai pengawas sekaligus pelindung kesejahteraan.
Kesimpulan
Kasus pemblokiran rekening dormant menyoroti ketegangan antara security dan welfare. Ketika rekening yang tidak aktif mendapat perhatian cepat untuk diamankan, pengangguran yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat luas justru sering terasa terabaikan. Pemerintah diharapkan merespons dengan kebijakan ganda: menjaga integritas sistem keuangan sekaligus memperluas akses pekerjaan dan perlindungan sosial.
Tags:EkonomiPengangguranPPATKRekening Dormant
© 2025 CompasKotaNews. Semua hak cipta dilindungi.
