Serang Kota || Compaskotanews.com – Forum RT dan RW Puri Anggrek, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten pada Selasa, 12 Agustus 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan infrastruktur dan perumahan, sekaligus mendorong percepatan usulan pembangunan melalui Program Bang Andra.
Audiensi berlangsung di Aula DPRD Provinsi Banten dan dipimpin langsung Ketua Fraksi PKS, Gembong, bersama anggota dewan Jueni M. Rois. Hadir pula perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten.
Selain warga Puri Anggrek, audiensi juga dihadiri rombongan dari Malingping Utara yang dipimpin Kepala Desa Budi. Kehadiran mereka menambah bobot pembahasan yang tidak hanya mencakup wilayah Kota Serang, tetapi juga daerah lain di Banten.
Dalam penyampaiannya, Jueni M. Rois menegaskan pentingnya percepatan program infrastruktur yang diusulkan warga. Ia meminta agar PUPR langsung memasukkan usulan tersebut ke dalam Program Bang Andra.
“Saya minta kepada PUPR untuk masukkan program ini ke Program Bang Andra agar responnya lebih cepat. Tidak perlu menunggu usulan dari wali kota atau bupati, karena kita sudah punya mekanisme di Bang Andra,” ujar Jueni.
Usulan pertama yang disampaikan pada kesempatan itu berasal dari Ketua RW 05 Puri Anggrek. Usulan tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas jalan dan akses lingkungan di kawasan perumahan mereka.
Program Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni. Fokus program ini adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di desa-desa, untuk meningkatkan akses, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan.
Menurut Jueni, banyak usulan warga yang selama ini memerlukan waktu panjang untuk direalisasikan karena harus melewati birokrasi tingkat kabupaten atau kota. Melalui Program Bang Andra, hambatan tersebut diharapkan dapat diminimalkan.
Setelah sesi audiensi, rombongan Fraksi PKS bersama perwakilan warga Puri Anggrek melanjutkan dialog dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Serang. Pertemuan ini disambut langsung oleh Kabid Perumahan, Didi.
Didi menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan perumahan di Kota Serang berada di bawah Perkim Kota Serang. Namun, untuk urusan pembangunan infrastruktur jalan melalui Program Bang Andra, kewenangan ada pada PUPR Provinsi Banten.
“Kalau memang ingin masuk ke Bang Andra, usulannya tetap harus melalui wali kota Serang. Proposalnya dibuat dua versi, supaya bisa dianggarkan baik oleh Pemkot maupun Pemprov,” jelas Didi.
Ia menambahkan, untuk pengawalan di tingkat provinsi, pihaknya menyarankan agar anggota DPRD dari Fraksi PKS turut berperan aktif. Dengan demikian, proses dari usulan hingga penganggaran dapat berjalan paralel di dua level pemerintahan.
Forum RT-RW Puri Anggrek menilai penjelasan tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang jalur koordinasi. Mereka berharap, dengan adanya dukungan politik dari Fraksi PKS, usulan pembangunan bisa lebih cepat terealisasi.
Selain infrastruktur jalan, warga juga menyoroti kebutuhan perbaikan drainase dan penataan kawasan perumahan. Masalah tersebut dinilai turut memengaruhi kenyamanan dan keamanan lingkungan.
Ketua RW 05 Puri Anggrek Edi Purwanto mengapresiasi kesempatan audiensi ini. Menurutnya, dialog langsung dengan wakil rakyat dan instansi terkait membuka peluang besar untuk memperjuangkan kebutuhan warga.
Sementara itu, Gembong selaku Ketua Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tahap realisasi. Ia menyebut, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga komunikasi dan kemauan politik.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi warga Puri Anggrek dan pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi. Harapannya, berbagai persoalan infrastruktur dan perumahan yang dihadapi warga dapat segera menemukan solusi nyata.
Dengan berjalannya koordinasi lintas pihak, warga optimistis Program Bang Andra dapat menjadi jalan keluar yang efektif untuk mempercepat pembangunan di wilayah mereka.
(Tf/red)
