H. Aenilah Syarief, SH ketua APDESI Provinsi Banten Dan Para Perwakilan APDESI Provinsi Lainya Melaksanakan Unjuk Rasa Di Jakarta Tentang Dana Desa Tahap 2 Tahun 2025 Segera Dicairkan
TANGERANG – compaskota.news.com-
Unjuk rasa para kepala desa seluruh Indonesia yang bernaung di APDESI hari ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, sekitar area Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya seusai audiensi dengan wakil menteri Sekretariat Negara, Senin ( 8/12/25 ) .
“Telah kami sampaikan bahwa di dana desa yang tahap kedua minta dicairkan karena di dalamnya menyangkut orang banyak,” demikian ujar Surta Wijaya di dampingi oleh H.Aenilah Syarief, SH ketua APDESI provinsi Banten dan di dampingi juga oleh beberapa ketua APDESI provinsi dan ketua APDESI kabupaten seluruh Indonesia.
Ketua umum APDESI berkata tidak adanya pencairan dana desa tersebut akhir 2025 ini membuat para kepala desa dengan terpaksa berhutang ke banyak pihak di desa mereka.
“Sebab ini adalah anggaran berjalan, bahkan sedang berjalan. Para kepala desa utang piung mereka sampai pinjam ke toko material, bahkan berhutang ke pihak yang lain nya.
Dalam perjalanan tiba-tiba berharap ini dicairkan akhir tahun 2025 ini malah tidak dicairkan. Pasti ini jadi beban berat para kepala desa, ujarnya.
H.Aenilah Syarief, SH selaku ketua APDESI provinsi Banten berharap agar apa yang kami para kepala desa yang bernaung di APDESI sampai kan melalui ujuk rasa yang damai ini bisa di dengar dan di kabulkan kan pencairan dana desa tahap ke dua tahun anggaran 2025 ini melalui WhatsApp komunikasi kami media dengan orang yang juga kepala desa Cibetok kecamatan gunung Kaler Tangerang Banten sore Senin ini.
Dalam audiensi hari Senin ini tuntutan para kepala desa melalui ketua umum APDESI pihaknya yang sudah diterima Wakil Menteri Sekretariat negara Bambang Eko Suhariyanto adalah sebagai berikut :
Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/12/2025).
Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah aturan, terutama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 tahun 2025 tentang pencairan dana desa.
Aturan tersebut dinilai membuat penyaluran Dana Desa Tahap II terhenti serta mengalihkan sebagian besar anggaran desa ke program-program yang bukan menjadi kewenangan pemerintah desa.
Para anggota yang bernaung di APDESI menilai suara desa harus didengar karena Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
( Yudi/ Yoh )
