DPP Tegaskan Tak Ada Dualisme IWO Indonesia, Kepemimpinan Mevi Amirullah di Banten Sah dan Final
Jakarta.CompasKotaNews.Com
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) menegaskan bahwa organisasi tidak membuka ruang bagi terjadinya dualisme kepengurusan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip satu komando menjadi fondasi utama yang terus dijaga melalui koordinasi, konsolidasi, dan evaluasi berkelanjutan.
Dalam setiap dinamika organisasi, DPP tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka. Namun, setiap masukan dan aspirasi yang diterima akan ditimbang secara objektif sebelum keputusan strategis diambil, khususnya terkait restrukturisasi kepengurusan di daerah.
Terkait kondisi kepengurusan IWO Indonesia Provinsi Banten, DPP melalui Divisi Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepemimpinan sebelumnya selama lebih dari satu tahun. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa roda organisasi tidak berjalan sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Sejumlah pengurus DPD kabupaten dan kota di Banten menyampaikan keluhan atas minimnya arahan, koordinasi, serta absennya program kerja yang terstruktur dari DPW. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada stagnasi organisasi, bahkan diibaratkan “kehilangan arah kepemimpinan”.
Atas dasar itu, Kadiv OKK DPP IWO Indonesia, Hasan Munawar, berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum DPP IWO Indonesia, Dr. H. NR Icang Rahardian, S.H., S.Ak., M.H., M.Pd., mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan kepengurusan DPW IWO Indonesia Provinsi Banten.
“Selama lebih dari satu tahun kami melakukan pemantauan dan evaluasi. Tidak ada laporan kegiatan yang terstruktur sebagaimana diatur dalam AD/ART. Dari delapan kabupaten/kota di Banten, hanya sebagian yang terbentuk secara resmi, itupun belum optimal,” ungkap Hasan.
Ia menambahkan, sejumlah kepengurusan yang telah terbentuk juga belum sepenuhnya tercatat di Badan Kesbangpol daerah masing-masing. “Aspek legalitas ini menjadi indikator penting dan catatan serius bagi DPP,” tegasnya.
Hasan Munawar menegaskan bahwa dirinya memahami secara utuh kondisi IWO Indonesia di Banten, mengingat pembentukan kepengurusan provinsi tersebut merupakan bagian dari proses yang ia kawal langsung sejak awal.
“Evaluasi selama satu tahun lebih sudah sangat cukup sebagai dasar pengambilan keputusan. DPP kemudian menerbitkan Surat Pencabutan dan Pembekuan Nomor 138/JKT/DPP-IWOI/I/2026 tertanggal 1 Januari 2026, serta SK PAW Nomor 300/SK/IWOI/P/I/2026 tertanggal 7 Januari 2026,” jelasnya.
Melalui keputusan tersebut, DPP secara resmi menunjuk Mevi Amirullah sebagai Ketua DPW IWO Indonesia Provinsi Banten yang baru. Penunjukan ini bersifat sah, konstitusional, dan final.
“Langkah ini murni demi menjaga marwah organisasi, mempercepat konsolidasi, dan mendorong IWO Indonesia di Banten menjadi lebih progresif. Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi dualisme kepemimpinan di tubuh IWO Indonesia,” pungkas Hasan.
Dengan penegasan ini, DPP IWO Indonesia memastikan bahwa kepemimpinan Mevi Amirullah di Provinsi Banten diakui penuh oleh organisasi dan menjadi satu-satunya kepengurusan yang sah.
(Rie/red)
(** IWO-I Kab. Serang)*
