Jakarta, 3 Januari 2024 || Compaskotanews.com — Nilai utang pemerintah terus meningkat, mencapai Rp 8.000 triliun pada akhir November 2023. Meskipun angka ini terus bertambah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menekankan bahwa penilaian keamanan tidak hanya berdasarkan nominal utang.
Menurut Suminto, beberapa indikator menunjukkan bahwa utang pemerintah masih terjaga. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada November 2023 mencapai 38,11 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode Desember 2022 yang sebesar 39,57 persen. Selain itu, rasio tersebut juga turun dari puncak pada Desember 2021 yang mencapai 40,7 persen.
Dalam konteks risiko mata uang, proporsi utang dalam valuta asing menurun dari 37,9 persen pada 2019 menjadi 27,5 persen pada November 2023. Hal ini membuat utang pemerintah lebih terhindar dari risiko mata uang. Selain itu, rata-rata tenor utang mencapai 8,1 tahun, memberikan stabilitas dalam jangka waktu yang panjang.
Suminto juga menyoroti bahwa sekitar 82 persen utang pemerintah memiliki suku bunga tetap, mengurangi sensitivitas terhadap perubahan suku bunga di pasar. Dengan melihat indikator-indikator ini, Suminto menyimpulkan bahwa posisi utang pemerintah masih terjaga dan bahwa Kemenkeu terus berupaya menjaga realisasi pembiayaan.
Perlu dicatat bahwa data terbaru hingga 30 November 2023 menunjukkan posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.041,01 triliun. Meskipun demikian, Suminto menegaskan bahwa evaluasi utang tidak hanya sebatas pada nominal, melainkan juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan realisasi pembangunan.
(Tf/red)
