Ketika Banjir Menjadi Rutinitas Tahunan
Setiap musim hujan, banjir kembali datang dan seolah menjadi rutinitas yang tak pernah selesai. Pemerintah kerap menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem dan perubahan iklim menjadi faktor utama. Namun, jika banjir terus berulang di wilayah yang sama, maka persoalannya tidak lagi sesederhana faktor alam, melainkan menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam perspektif good governance, pemerintah tidak cukup hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga harus memastikan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sayangnya, orientasi pembangunan sering kali lebih menitikberatkan pada ekspansi ekonomi dibanding daya dukung ekologis.
Pembangunan untuk Siapa?
Hal ini dapat dilihat dari berbagai proyek strategis nasional, termasuk pengembangan kawasan pangan dan perkebunan skala besar di Papua. Pemerintah menyebut program tersebut sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, berbagai kritik muncul karena proyek tersebut dinilai berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat serta mengubah bentang alam dalam skala yang sangat luas.
Pertanyaan mendasarnya sederhana saja: apakah pembangunan hanya dimaknai sebagai peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, ataukah juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak?
Ketika Polemik Budaya Menutupi Krisis Lingkungan
Di tengah perdebatan mengenai arah pembangunan tersebut, publik justru disuguhi kontroversi film Pesta Babi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Polemik mengenai film itu seakan menyita perhatian masyarakat dan pemerintah. Sementara itu, diskusi mengenai kerusakan lingkungan, penggusuran ruang hidup masyarakat adat, serta konsekuensi ekologis dari proyek-proyek besar justru tenggelam di pinggiran.
Ironisnya, isu yang bersifat simbolik lebih mudah menjadi perhatian nasional dibanding persoalan yang dampaknya jauh lebih nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
Alam Bukan Sekadar Komoditas
Banjir yang semakin sering terjadi tidak bisa dilepaskan dari cara negara memandang alam. Ketika hutan, daerah resapan, dan tanah adat diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi, maka risiko ekologis yang muncul pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat luas.
Banjir, longsor, kekeringan, hingga krisis iklim bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Semua itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah Cepat Merespons Viral, Lambat Mencegah Bencana
Yang lebih memprihatinkan, pemerintah sering kali menunjukkan respons yang cepat terhadap isu-isu yang telah menjadi kegaduhan publik, tetapi kurang menunjukkan keseriusan yang sama dalam membangun sistem pencegahan bencana dan memperkuat tata kelola lingkungan.
Anggaran terus bertambah, proyek terus berjalan, tetapi banjir tetap menjadi langganan tahunan. Masyarakat pun akhirnya lebih banyak menerima bantuan pascabencana dibanding jaminan bahwa bencana serupa tidak akan terulang.
Good Governance yang Masih Jauh dari Ideal
Prinsip good governance menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Namun, selama masyarakat terdampak hanya dijadikan objek pembangunan dan suara mereka tidak benar-benar didengar, maka pembangunan berisiko melahirkan krisis yang lebih besar di masa depan.
Pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dibuka atau besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Banjir Adalah Cermin Pilihan Politik
Banjir pada akhirnya bukan sekadar persoalan hujan yang turun terlalu deras. Ia adalah cermin dari pilihan politik dan tata kelola pembangunan yang dijalankan negara.
Dan ketika perhatian publik lebih mudah diarahkan pada kontroversi sesaat seperti film Pesta Babi, sementara persoalan kerusakan lingkungan dan masa depan masyarakat adat terus berlangsung di pinggiran, maka pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya mengapa banjir terus terjadi, tetapi juga: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dijalankan?
“Mungkin banjir memang disebabkan oleh hujan. Tetapi banjir yang terus berulang adalah akibat dari cara manusia dan negara memperlakukan alam. Dan sejarah menunjukkan, alam yang terus dieksploitasi pada akhirnya akan menagih harganya.”
