CompasKotaNews.com – Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali memicu perdebatan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada pernyataan Jusuf Kalla yang menyebut bahwa kenaikan harga BBM dapat menekan tingkat konsumsi masyarakat.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, yang menilai isu ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan berpotensi masuk ke ranah politik.
Dinilai Bukan Sekadar Opini Ekonomi
Ferdinand menilai, pandangan yang disampaikan Jusuf Kalla bisa berdampak lebih luas dari sekadar kebijakan energi. Ia bahkan menganggap adanya kemungkinan skenario politik yang dapat merugikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Menurutnya, wacana kenaikan BBM berpotensi menjadi “jebakan” yang bisa memicu reaksi publik secara besar-besaran.
Ferdinand menilai, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, maka potensi gelombang penolakan dari masyarakat sangat besar. Kondisi itu, kata dia, bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melemahkan posisi Prabowo di mata publik.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya aksi demonstrasi sebagai bentuk respons atas kenaikan harga BBM yang dinilai memberatkan masyarakat.
Potensi Gejolak Sosial
Lebih lanjut, Ferdinand mengingatkan bahwa kebijakan yang berdampak langsung pada kebutuhan pokok seperti BBM hampir selalu memicu emosi publik.
Ia menilai, kemarahan masyarakat dapat berkembang menjadi aksi besar yang terorganisir. Dalam situasi seperti itu, stabilitas politik berpotensi terganggu, terutama di awal masa pemerintahan.
Menurutnya, tekanan publik yang masif bisa dimanfaatkan untuk menyerang legitimasi pemerintahan yang baru terbentuk.
Jusuf Kalla Kritik Kebijakan WFH ASN
Sebelumnya, Jusuf Kalla juga mengkritik kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan pemerintah kepada aparatur sipil negara (ASN), khususnya pada hari Jumat.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah penghematan energi di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada pasokan BBM.
Namun, JK menilai langkah tersebut tidak sepenuhnya efektif dalam menekan konsumsi energi. Ia berpendapat bahwa meskipun mobilitas ASN berkurang, penggunaan energi di gedung perkantoran tetap berjalan.
Menurutnya, kebutuhan listrik seperti pendingin ruangan, pencahayaan, dan perangkat kerja masih terus digunakan, yang sebagian besar bersumber dari pembangkit listrik berbasis batu bara.
Soroti Dampak pada Produktivitas
Selain soal efisiensi energi, Jusuf Kalla juga menyoroti potensi penurunan produktivitas ASN akibat kebijakan WFH.
Ia menilai bahwa dalam kondisi penuh tantangan, kinerja aparatur negara seharusnya ditingkatkan, bukan justru berkurang.
JK bahkan mengingatkan bahwa efektivitas kerja yang menurun bisa berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
Meski demikian, ia mengakui bahwa WFH memiliki sisi positif, terutama dalam mengurangi penggunaan BBM oleh pegawai. Namun, menurutnya, dampak negatif terhadap kinerja tetap perlu menjadi perhatian utama.
Usulkan Kenaikan Harga BBM
Sebagai alternatif, Jusuf Kalla mengusulkan pendekatan yang pernah diterapkan di masa lalu, yakni penyesuaian harga BBM.
Ia merujuk pada kebijakan pada periode 2005–2006 yang dinilai efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar secara langsung melalui mekanisme harga.
Menurut JK, kenaikan harga akan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM tanpa harus mengorbankan produktivitas kerja.
Dengan demikian, pengurangan konsumsi energi dapat terjadi secara alami seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap biaya penggunaan BBM. (Red/CKN)
