Mentri kelautan dan Perikanan Trenggono geram terahadap para bandit dan maling iklan ternyata pelaku nya tinggal di Pantai Indah Kapuk (PIK).
Jakarta || Compaskotanews.com — Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap keprihatinannya terkait penangkapan ilegal di perairan Indonesia. Dari lebih dari 80 ribu kapal, hanya 6 ribu yang memiliki izin, sedangkan sisanya, menurutnya, terlibat dalam praktik ilegal tanpa izin resmi. Sakti menyampaikan keheranannya terhadap fenomena ini dalam acara Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru pada Senin (11/12/2023).
Sakti juga menyoroti bahwa kapal-kapal ilegal tersebut melakukan penangkapan di perairan berbagai negara, termasuk Australia, Malaysia, Thailand, dan Madagaskar. Ia menekankan bahwa negara-negara seperti Australia seharusnya telah mengajukan keluhan terhadap Indonesia terkait masalah ini.
Dalam konteks ini, Menteri KKP mengidentifikasi pelaku ilegal fishing sebagai ‘pemain besar’ dengan kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan B.1090/MEN-KP/VII/2023 mengatur tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan migrasi perizinan usaha di subsektor penangkapan ikan.
Meskipun aturan tersebut melarang kapal di atas 30 GT untuk beroperasi di wilayah zona maritim di atas 12 mil laut, Sakti menyatakan bahwa pihaknya kesulitan mengawasi seluruh perairan Indonesia karena keterbatasan sumber daya manusia.
Sakti mengecam pemilik kapal ilegal yang memanfaatkan izin daerah, dengan merinci bahwa kapal-kapal besar ini beroperasi di luar zona yang diawasi oleh KKP. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan merancang Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur untuk mengatur hak dan wilayah tangkapan nelayan lokal dan besar.
Menteri KKP menegaskan bahwa perangi korupsi merupakan langkah penting, mengaitkannya dengan Hari Anti Korupsi. Menurutnya, Ekonomi Biru tidak dapat sepenuhnya terwujud jika korupsi masih merajalela di KKP dan seluruh pemangku kepentingannya. Sakti berharap agar semua pihak, termasuk masyarakat, berkontribusi untuk menciptakan integritas di KKP dan mencapai keseimbangan ekologi Indonesia.
(Tf/red)
