MES Kabupaten Tangerang Bentuk Satgas Anti-Rentenir, Libatkan Ulama hingga Wartawan
TANGERANG.CompasKotaNews.Com
Upaya memutus mata rantai praktik rentenir di tengah masyarakat terus didorong oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang.
Organisasi tersebut mencanangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Rentenir sebagai langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terjebak dalam lilitan pinjaman berbunga tinggi dan praktik pembiayaan ilegal.
Gagasan tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, tokoh penggerak ekonomi syariah Banten, hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.
Ketua Umum MES Kabupaten Tangerang, Mohamad Mahrusillah, mengatakan praktik rentenir kini tidak lagi hanya ditemukan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, persoalan tersebut telah merambah hingga ke pelosok desa dan menjadi salah satu persoalan sosial-ekonomi yang perlu ditangani secara bersama-sama.
Ia menilai masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi terdesak kerap menjadikan pinjaman cepat sebagai jalan keluar. Namun, tanpa memahami konsekuensinya, utang tersebut justru dapat berkembang menjadi beban yang semakin berat.
“Dari Kosambi sampai Solear, persoalannya hampir sama. Warga berada dalam kondisi kepepet, kemudian tergiur jalan pintas, tetapi akhirnya utangnya membengkak hingga ratusan persen,” ujar Mahrusillah.
Menurutnya, Satgas Anti-Rentenir tidak hanya diarahkan untuk menerima laporan masyarakat, tetapi juga melakukan edukasi, pendampingan serta memberikan pemahaman mengenai alternatif pembiayaan yang legal dan sesuai prinsip syariah.
Satgas tersebut nantinya akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk ulama, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, wartawan hingga kalangan mahasiswa.
“Kalau mereka punya sindikat hitam, kita lawan dengan sindikasi putih. Di dalamnya ada ulama, pemerintah, ormas, wartawan sampai mahasiswa. Tugasnya mengedukasi, menerima aduan dan mendampingi warga,” tegasnya.
KH Embay: Rentenir Ganggu Ketenteraman Warga
Tokoh penggerak ekonomi syariah Banten, KH Embay Mulya Syarief, menyambut positif pembentukan Satgas Anti-Rentenir tersebut.
Ia menilai persoalan pinjaman ilegal tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan seseorang membayar utang. Dalam praktiknya, jeratan pinjaman dengan bunga dan denda yang tinggi juga dapat berdampak terhadap ketenangan, kehidupan sosial, bahkan kesejahteraan keluarga korban.
“Kasihan warga kita yang menjadi korban penipuan berkedok pinjaman. Sampai hidupnya tidak tenang,” ujar KH Embay Mulya Syarief di Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).
Ia berharap keberadaan satgas tersebut tidak berhenti pada deklarasi atau pembentukan struktur semata. Menurutnya, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya, terutama ketika membutuhkan pendampingan dan akses pembiayaan yang aman.
“Satgas Anti-Rentenir ini harus benar-benar hadir dan terasa manfaatnya bagi seluruh warga Tangerang,” katanya.
Pemkab Tangerang Siapkan Alternatif Pembiayaan
Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang Maesyal mengatakan upaya memberantas praktik rentenir harus disertai dengan penyediaan solusi pembiayaan yang mudah dijangkau masyarakat.
Pemkab Tangerang, kata Maesyal, akan mendorong masyarakat memanfaatkan lembaga pembiayaan resmi seperti UPDB, PT LKM dan BPR sebagai alternatif ketika membutuhkan modal atau dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
“Saya hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, persyaratannya mudah dan bunganya ringan, supaya masyarakat tidak ke rentenir,” kata Maesyal.
Menurutnya, pemberantasan rentenir tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan. Masyarakat harus diberikan akses pembiayaan yang legal, terjangkau dan memiliki mekanisme yang jelas.
Namun demikian,
Maesyal mengingatkan masyarakat agar tetap bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran apabila memperoleh pembiayaan dari lembaga resmi.
“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” tegasnya.
PWI Siap Kawal dan Sosialisasikan Gerakan
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Tangerang terpilih Hendra Wijaya mengapresiasi langkah MES bersama Pemkab Tangerang dan PT LKM AKR dalam mendorong pembentukan Satgas Anti-Rentenir.
Menurut Hendra, keberadaan satgas menjadi langkah penting di tengah masih maraknya masyarakat yang terjebak dalam praktik pinjaman ilegal.
“Kehadiran Satgas Anti-Rentenir menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat masih maraknya warga yang terjerat perangkap utang ilegal di wilayah Tangerang,” ujar Hendra.
Ia menegaskan PWI Kabupaten Tangerang siap mengambil bagian dalam gerakan tersebut, khususnya melalui fungsi edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Wartawan, kata dia, memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat memahami risiko pinjaman ilegal sekaligus mengetahui pilihan pembiayaan yang lebih aman dan resmi.
“PWI Kabupaten Tangerang akan mengawal gerakan ini, mulai dari menyosialisasikan bahaya rentenir hingga menyebarluaskan program-program edukasi,” tandasnya.
Pembentukan Satgas Anti-Rentenir diharapkan menjadi gerakan kolaboratif yang tidak hanya berorientasi pada penanganan warga yang sudah terjerat utang, tetapi juga mencegah semakin banyak masyarakat masuk ke dalam lingkaran pinjaman ilegal.
Dengan melibatkan pemerintah, ulama, lembaga pembiayaan, organisasi masyarakat, mahasiswa dan insan pers, gerakan tersebut diharapkan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih sehat sekaligus memperkuat literasi ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang.
(Red/ckn)
