CompasKotaNews.com – Pemerintah Rusia menegaskan sikap tegas dengan menolak menjual minyak ke negara-negara yang mendukung kebijakan pembatasan harga. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah “antipasar” yang berpotensi merusak keseimbangan rantai pasok energi dunia.
Keputusan ini muncul di tengah lonjakan permintaan minyak global yang dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut turut mendorong ketidakstabilan harga energi di pasar internasional.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, menyebut pasar energi saat ini berada dalam fase yang sangat tidak stabil. Pengetatan pasokan serta kenaikan harga yang terus berlanjut menjadi faktor utama yang memicu fluktuasi tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan melayani penjualan minyak kepada negara-negara yang dianggap bersikap provokatif, terutama pihak-pihak yang selama ini mendukung Ukraina dalam konflik yang telah berlangsung sejak 2022. Negara-negara tersebut termasuk anggota G7 dan Australia yang sebelumnya berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia.
Sebelumnya, negara-negara Barat menerapkan skema pembatasan harga minyak Rusia yang memaksa Moskow menjual dengan harga diskon dari pasar global. Batas harga tersebut berada di kisaran US$44 per barel.
Namun, kondisi pasar mengalami perubahan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Minyak mentah Rusia jenis Urals justru mengalami kenaikan harga dan diperdagangkan dengan nilai premium, terutama ke pasar Asia seperti India.
Data terbaru menunjukkan bahwa harga minyak Urals untuk pengiriman ke pantai barat India sempat menembus lebih dari US$121 per barel pada pertengahan Maret 2026. Angka ini bahkan melampaui harga acuan Brent, berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya yang sempat mengalami diskon cukup dalam.
Terkait potensi kerja sama dengan negara yang masih terikat kebijakan pembatasan harga seperti Jepang, Rusia menilai aturan tersebut justru menghambat stabilitas pasar global. Kebijakan itu dianggap mengganggu distribusi energi dan menciptakan ketidakseimbangan dalam rantai pasok internasional.
Di sisi lain, krisis energi dunia semakin memburuk setelah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu memicu eskalasi yang lebih luas di kawasan tersebut.
Situasi ini berdampak langsung pada jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur vital pengiriman minyak dunia. Penutupan jalur tersebut menyebabkan lonjakan harga minyak hingga hampir 50 persen dan mendekati angka US$120 per barel.
Menariknya, di tengah kondisi tersebut, Amerika Serikat justru memberikan pelonggaran sementara terhadap sanksi minyak Rusia. Kebijakan ini berlaku untuk pengiriman tertentu dengan batas waktu hingga April 2026.
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan pasokan global sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan Rusia. Diperkirakan, kebijakan ini dapat memberikan tambahan pemasukan hingga miliaran dolar bagi Moskow.
Setelah pelonggaran tersebut diumumkan, sejumlah negara di Asia langsung merespons dengan meningkatkan minat impor minyak dari Rusia. Negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam, hingga Indonesia mulai menunjukkan ketertarikan, sementara India dan China tetap menjadi pembeli utama dalam skema yang berlaku.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa dinamika pasar energi global terus berubah cepat, dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kebijakan ekonomi, serta kebutuhan pasokan yang semakin meningkat. (Red/CKN)
