Video Ceramah Viral Picu Kontroversi, Ajakan Jatuhkan Presiden Dinilai Mengancam Demokrasi

Video Ceramah Viral Picu Kontroversi, Ajakan Jatuhkan Presiden Dinilai Mengancam Demokrasi
Video Ceramah Viral Picu Kontroversi, Ajakan Jatuhkan Presiden Dinilai Mengancam Demokrasi

CompasKotaNews.com – Jagat media sosial tengah diramaikan oleh beredarnya potongan video ceramah Saiful Mujani yang diunggah melalui akun Instagram @leveenia. Dalam tayangan tersebut, muncul pernyataan yang ditafsirkan sebagai ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.

Konten tersebut langsung memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai narasi dalam video itu berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, terlebih disampaikan oleh figur akademisi.

Floating Ad with AdSense
X

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, menyayangkan pernyataan tersebut. Ia menilai, sebagai seorang profesor, seharusnya Saiful Mujani dapat menyampaikan pandangan yang lebih mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Menurut Rico, ajakan untuk menggulingkan presiden sebelum masa jabatan berakhir merupakan sikap yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan nasional ditentukan melalui pemilihan umum yang sah dan mencerminkan pilihan rakyat.

“Pernyataan seperti itu tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi. Kita harus menghormati hasil pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat,” ujarnya, Minggu (5/4).

Lebih lanjut, Rico menjelaskan bahwa kinerja pemerintah saat ini masih menunjukkan hasil yang cukup positif, meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan global, termasuk dinamika geopolitik internasional.

Ia mencontohkan kondisi harga bahan pokok pasca-Lebaran yang relatif stabil serta pasokan yang tetap terjaga di pasaran. Selain itu, pemerintah juga dinilai mampu mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak mengalami lonjakan drastis.

“Di tengah tren kenaikan harga BBM di sejumlah negara, Indonesia masih mampu menjaga stabilitas harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi,” jelasnya.

Dalam bidang keamanan, Rico turut menyoroti sikap tegas Presiden Prabowo terhadap aksi kekerasan politik. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis, yang disebut sebagai tindakan terorisme, serta penanganan hukum terhadap pelaku.

Tak hanya itu, upaya pemberantasan korupsi juga dinilai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan hasil survei Median, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani korupsi tergolong tinggi.

“Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi,” tambahnya.

Rico pun mengingatkan bahwa upaya menjatuhkan presiden di luar mekanisme konstitusional dapat berdampak serius terhadap stabilitas negara. Ia menegaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia telah menyediakan jalur resmi untuk pergantian kekuasaan secara damai dan teratur.

Menurutnya, jika terdapat ketidakpuasan terhadap pemerintah, masyarakat seharusnya menyalurkannya melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.

“Demokrasi memiliki aturan yang jelas. Jangan sampai ajakan seperti ini justru memicu instabilitas politik dan menimbulkan pertanyaan tentang kepentingan di baliknya,” tutup Rico.