Jakarta || Compaskotanews.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menghadapi tantangan serius dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024. Pada tahap I, sebanyak 34.5% kotak suara ditemukan rusak di 177 Kabupaten/Kota, sementara bilik suara rusak mencapai 11.9% dan tinta rusak tercatat di 24.1%.
Pendistribusian logistik tahap I, dilaksanakan dari 13 September hingga 11 November 2023, mengalami kendala ketika Bawaslu kesulitan memaksimalkan pengawasan. Hal ini disebabkan oleh akses terbatas pada Sistem Informasi Logistik (Silog) dan kurangnya informasi jelas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jadwal distribusi.
Pada tahap II distribusi logistik (15 November 2023 – 14 Januari 2024), Bawaslu mencatat surat suara rusak sebanyak 32.2% di 514 Kabupaten/Kota. Selain itu, 15.9% Kabupaten/Kota mengalami ketidaksesuaian jumlah surat suara.
Problematika pengawasan distribusi logistik tahap II terungkap, terutama dengan adanya hambatan langsung pada Bawaslu Provinsi Jambi. Terdapat kasus surat suara rusak di beberapa wilayah seperti Pangkalpinang dan Bangka Belitung, serta kekurangan surat suara mencolok di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Logistik luar negeri tidak luput dari masalah, dengan 49 dari 61 pengawas PPLN mencatat sejumlah permasalahan, termasuk ketidaksesuaian jumlah surat suara dan rusaknya sejumlah besar surat suara.
Menghadapi temuan tersebut, Bawaslu mendesak pengawas pemilu untuk melakukan pemutakhiran data logistik, memastikan keamanan logistik, dan mencatat hasil pengawasan dengan teliti, menjelang pelaksanaan pemungutan suara.
Artikel lengkap dapat diakses di sini Compaskotanews.com
(Tf/red)
