Jakarta || Compaskotanews.com — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku kaget karena adanya agenda rapat Baleg untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Selasa (14/5/2024), siang ini.
Mardani mengatakan, dia diberitahu akan adanya rapat pada Senin kemarin. Oleh karena itu, dia belum bisa menjabarkan seperti apa jalannya rapat nanti siang. “Yang pertama kaget, kemarin dapat undangan, ternyata rapat hari ini di Baleg pleno, mengangkat revisi UU kementerian.
Karena masih awal, saya akan hadir,” kata Mardani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Dalam rapat nanti, dia mengaku, akan menyampaikan kritik jika revisi tersebut dilakukan demi memperbesar jumlah kementerian pada pemerintahan ke depan.
Sebab, menurut Mardani, semangat yang harus digaungkan adalah miskin struktur tetapi kaya fungsi. “Kalau makin banyak kementerian, khawatir akan susah koordinasi, susah sinergi, susah kolaborasi,” ujar dia. “Kalau ikut jalan reformasi birokrasi, mestinya kementerian justru mengecil, bukan membesar,” kata Mardani melanjutkan. Meski begitu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif untuk menyusun kabinet.
“Saya cuma khawatir kalau makin besar, berarti biaya pegawai akan makin besar, koordinasi sinergi akan semakin sulit. Dan kita makin jauh dari reformasi birokrasi,” ujar Ketua DPP PKS ini.
Dari situ pula muncul wacana revisi UU Kementerian Negara akan dibahas di DPR. Pasalnya, menambah jumlah kementerian maka harus merevisi UU Kementerian Negara yang didalamnya mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Dengan rincian, empat menteri koordinator dan 30 menteri bidang.
Untuk diketahui, revisi UU Kementerian Negara masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sebelumnya, menyebut bahwa gagasan penambahan jumlah kementerian adalah hal yang wajar karena Indonesia merupakan sebuah negara yang besar.
Dalam konteks tersebut, dia mengatakan, butuh peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik. “Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar,” kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 6 Mei 2024.
“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ujarnya lagi.
(***/red)
