Serang Kota, 13 Juni 2024 || Compaskotanews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Banten menemukan ratusan barang elektronik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang hilang. Temuan ini mencakup berbagai perangkat yang berharga, termasuk tablet dan komputer di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Laporan detil BPK
berdasarkan laporan BPK, pemeriksaan dilakukan terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin di lima perangkat daerah: Sekretariat DPRD, Bapenda, Dinas PKP, DPMPTSP, dan Dinas Perhubungan. Dalam pemeriksaan fisik, BPK bersama Bidang Aset BPKAD dan Pengurus Barang menemukan banyak barang yang tidak dapat ditemukan.
Barang Hilang Meliputi Kendaraan dan Elektronik
Laporan tersebut menyebutkan bahwa barang yang hilang termasuk kendaraan roda empat, roda dua, laptop, notebook, komputer personal (PC), dan printer. Nilai total aset yang hilang mencapai Rp 10.723.386.293,99.
Aset yang hilang tersebut tersebar di Sekretariat DPRD, Bapenda, Dinas PKP, DPMPTSP, dan Dinas Perhubungan. Dari total aset yang hilang, 64 unit kendaraan senilai Rp6.906.804.230,95 dan 533 unit barang elektronik senilai Rp 3.816.582.063,04 tidak dapat ditemukan.
Pernyataan Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Serang
menanggapi temuan ini, Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Tini Suhartini, menyatakan bahwa sebagian besar barang elektronik dari lima OPD yang diperiksa sudah teridentifikasi. “Barang elektronik di Bapenda, Dishub, dan DPMPTSP sudah lengkap,” katanya.
Namun, Tini mengungkapkan bahwa barang elektronik di Sekretariat DPRD Kota Serang belum seluruhnya ditemukan. “Di Setwan (DPRD) masih ada yang belum lengkap, terutama tablet dan komputer,” jelasnya.
Langkah selanjutnya
BPK meminta Pemkot Serang untuk segera menelusuri dan mengklarifikasi keberadaan aset-aset yang hilang. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah aset-aset tersebut hilang karena kelalaian, pencurian, atau faktor lainnya.
Temuan ini memicu kritik dari berbagai pihak yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah. Pengamat kebijakan publik menyarankan agar dilakukan audit menyeluruh dan perbaikan sistem manajemen aset untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Pemkot Serang diharapkan segera memberikan penjelasan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi temuan ini. Warga Serang menantikan tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan aset-aset tersebut dapat ditemukan dan digunakan kembali untuk kepentingan publik.
Kasus ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem manajemen aset pemerintah daerah. Pengawasan yang lebih ketat dan pencatatan aset yang lebih transparan dianggap penting untuk mencegah hilangnya aset di masa depan.
Warga dan aktivis di Serang mendesak pemerintah untuk bertindak cepat dan transparan. Mereka menekankan bahwa barang-barang yang hilang adalah milik publik dan harus dipertanggungjawabkan.
Para ahli menekankan pentingnya audit berkala dan independen untuk memastikan integritas dan keberadaan aset pemerintah. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang berujung pada hilangnya aset, pihak berwenang diharapkan untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, Pemkot Serang perlu menyusun strategi pemulihan aset yang hilang dan memastikan bahwa hal ini tidak terulang kembali. Penguatan sistem manajemen dan pengawasan aset menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah daerah.
Kasus hilangnya ratusan barang elektronik di Pemkot Serang ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah. Langkah-langkah tegas dan reformasi sistem manajemen aset diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan mengembalikan kepercayaan publik.
(Tf/red)
